Pakar Ungkap Keterbatasan AI dalam Menghadapi Serangan Siber
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, MAKASSAR- Hukum di Indonesia dinilai maburadul lantaran maraknya jual beli perkara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali menegaskan bahwa persoalan penerapan hukum di Indonesia saat ini amburadul sehingga harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.
Mahfud MD dalam acara kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (20/9/2018), mengatakan persoalan jual beli hukum masih dan terus terjadi hingga saat ini.
"Lebih 50 persen persoalan negara ini bisa selesai dengan baik jika hukum ditegakkan karena masalah itu asalnya dari persoalan hukum," katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan menjadi amburadul seperti di bidang pendidikan, pemerataan, infrastruktur cepat rusak karena tidak diikuti sesuai sertifikasinya karena di korupsi.
Begitupun dengan masalah kesehatan dimana banyak pasien terlantar karena anggaran yang telah disiapkan pemerintah justru dimanipulasi.
Lebih parahnya lagi, lanjut dia, karena pembentukan hukum saat ini bisa dibeli. Orang yang punya uang minta UU maka bisa membayar.
"Dahulu ada undang-undang kehutanan yang merugikan pengusaha, disuruh mengubah undang-undangnya. Undang-undang pesisir berubah, semuanya memberikan keuntungan bagi investor yang mengambil hak-hak masyarakat karena membayar anggota DPR," jelasnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengaku jika pernah banyak yang tidak suka dan menilai jika dirinya memberikan kabar yang bohong soal jual beli undang-undang."Namun saya tegaskan mengetahui itu karena saya pernah menjadi Ketua MK. kata \'dan\', serta \'atau\' saja itu harus bayar,. Bahkan pernah terjadi undang-undang tembakau sudah dihasilkan namun hilang,"ujarnya.
Begitupun dengan kondisi jelang Pilkada, kadang ada orang yang membayar untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan menjadikan sebagai seorang tersangka.
"Perkara-perkara [kasus pidana] itu bisa dibeli atau dibuka. Jadi bagi calon kepala daerah kita bisa beli agar bisa jadi tersangka sehingga gagal jadi calon," sebut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
Cek jadwal DAMRI dari Bandara YIA ke Jogja dan Sleman pada Jumat 13 November 2026. Tarif normal bus Rp80.000 per penumpang.
Jadwal KA Bandara YIA Jumat 6 November 2026 tersedia 24 perjalanan dari YIA ke Stasiun Tugu dan sebaliknya. Cek jam keberangkatannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Jumat 13 November 2026, tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 13 November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 13 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.