ASN Peroleh THR dan Gaji ke-13, Presiden Jokowi Merasa Belum Cukup

Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Joko Widodo ingin ada skema kesejahteraan yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit Polri dan TNI, dan pensiunan. Presiden ingin ASN, prajurit TNI dan Polri lebih sejahtera lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Reformasi Pensiunan ASN di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/6/2018), mengatakan tahun ini pemerintah dapat memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada ASN, Polri dan TNI, dan pensiunan. "Alhamdulillah tahun ini kita dapat memberikan THR, gaji ke-13 bagi ASN, prajurit TNI, Polri, juga pensiunan. Tapi saya rasa sifatnya belum cukup karena sifatnya masih menyentuh aspek kesejahteraan jangka pendek yang belum memungkinkan, yang memiliki kesinambungan dalam jangka panjang," kata Presiden.

Oleh karena itulah, Presiden ingin ada pembahasan mengenai skema peningkatan kesejahteraan bagi ASN, prajurit TNI dan Polri, dan pensiunan yang sifatnya jangka panjang. Presiden pada kesempatan rapat itu juga ingin menekankan pentingnya untuk terus memperbaiki dan melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem kesejahteraan dan perlindungan bagi ASN. Hal itu dianggapnya penting dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas mereka termasuk penciptaan kesinambungan dari para pensiunan ASN.

"Bahwa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan ikhtiar untuk peningkatan kinerja ASN dan pelayanan publik kita akan terus memperbaiki dan melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem kesejahteraan dan perlindungan bagi ASN," katanya.

Sebelumnya, pada 19 April 2018, Presiden telah meminta agar ada perhatian bagi program penyediaan rumah yang layak bagi ASN, prajurit TNI dan Polri. "Khususnya yang berpenghasilan rendah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan konsentrasi dalam pekerjaan. Ini penting, minta laporan progres dan terus kita monitor," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, Menko Polhukam Wiranto, Menpan RB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno serta Sekkab Pramono Anung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara