Ini Isi Lengkap Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan kasasi Subhan. Simak pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Ilustrasi korupsi./Dok
Harianjogja.com, MEDAN-Kota Medan dinilai sebagai kota besar yang paling rawan dengan korupsi, serta tidak kondusif dalam membuka daya saing lokal dan pengembangan usaha.
Dalam Diskusi Publik Sumut Darurat Korupsi di Medan, Minggu (3/6/2018), Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz mengatakan data itu merupakan hasil penelitian mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia.
Dari 12 kota besar di Tanah Air yang diteliti Transparansi Internasional Indonesia, ternyata Kota Medan menempati peringkat terendah.
"Ini kado buruk bagi kita menjelang berbuka puasa," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Donal dalam Indeks Persepsi Korupsi yang disurvei Transparansi Internasional Indonesia, Kota Medan mendapatkan nilai terendah yakni 37,4 persen. Peringkat terendah juga dicatat dalam aspek mendukung daya saing lokal yakni 50,1 persen dan kemudahan berusaha 41,1 persen.
Rendahnya penilaian terhadap Indeks Persepsi Korupsi tersebut karena lemahnya kualitas pelayanan di berbagai perizinan publik dan belum kuatnya political Will pemerintah daerah. Ia mencontohkan aspek proses perizinan, kasus korupsi, dan proses reformasi birokrasi yang belum maksimal dijalankan Pemkot Medan.
Adapun untuk tingkat provinsi, Indonesia Corruption Watch menilai Sumatra Utara menempati peringkat ketiga sebagai provinsi yang paling banyak terjadi dugaan praktik korupsi. Peringkat pertama ditempati Provinsi Jawa Timur dengan 68 kasus korupsi dan potensi kerugian negara mencapai Rp90,2 miliar. Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat dengan 42 kasus korupsi dan kerugian negara sekitar Rp647 miliar. Sedangkan Sumatera Utara sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara Rp286 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan kasasi Subhan. Simak pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Budayawan UI Ngatawi Al-Zastrow mengingatkan pentingnya literasi sejarah untuk menangkal propaganda radikal dan menjaga nasionalisme generasi muda.
Saan Mustopa menyebut kebijakan bepergian anggota DPR menjadi kewenangan fraksi. Anggota diharapkan berada di Jakarta selama masa sidang hingga 17 Desember.
HP murah dengan fitur HDR ini bisa dipertimbangkan untuk fotografi harian. Ada Redmi, POCO, dan TECNO mulai Rp1 jutaan.
LBH Yogyakarta menyebut tidak ada penjarahan dalam aksi 10 November. LBH juga menyoroti penangkapan massa dan dugaan penggunaan kekuatan berlebih.
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2026, sedangkan Dejan Ferdinansyah/Felisha tersingkir.