Advertisement
Menkumham: Melarang Mantan Napi Korupsi Maju Pemilihan Legislatif Harus dengan Undang-Undang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjawab pertanyaan anggota dewan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pelarangan mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 sebagai hal yang tidak tepat. Mencabut atau menghilangkan hak seseorang, kata dia, harus dilakukan dengan instrumen Undang-Undang.
“Maksud [KPU] itu baik sekali. Tapi kalau menurut saya mencabut hak dan menghilangkan hak orang itu materi UU, bukan materi ketentuan teknis,” katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (26/4/2016).
Advertisement
Peraturan KPU, kata dia, adalah materi tingkat teknis pada komisi tersebut. Sehingga KPU dinilainya tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak. “Tapi ya sudah nanti akan diuji. Kalau ada orang yang menguji ke MA [Mahkamah Agung], maksud itu kita semua sepakat,” ujarnya.
Dia menyebut, biarlah hal itu menjadi domainnya partai politik yang merasa tidak setuju dengan peraturan KPU yang dimaksud.
Di sisi lain, menurutnya memang mantan narapidana korupsi tak perlu dicalonkan menjadi wakil rakyat. Dia menilai masih banyak calon wakil rakyat yang berintegritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Akhirnya, Museum Louvre Dibuka Kembali
Hoaks Politik Mendominasi, Mafindo Temukan 1.593 Kasus
Balon Cuaca Diduga Penyebab Kaca Kokpit United Airlines Pecah
Mentan Amran Basmi Mafia Pupuk, Petani Diminta Laporkan ke Nomor Ini
Advertisement
KPK Periksa Empat Agen TKA Terkait Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker
Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Advertisement
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
Advertisement
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Berita Pilihan
Advertisement
Alokasi Dana Desa 2026 di Kulonprogo Turun, Lurah Harapkan Pokir Dewan
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Rabu 22 Okt
- Serapan APBD Bantul Tembus 75,2 Persen, Masuk 20 Besar Nasional
- Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Baron dan Parangtritis Hari Ini
- Wisata Jeep Bakal Masuk Destinasi Pantai Glagah Kulonprogo
- Minta Keadilan, PKL Timur JEC Bantul Kirim Surat ke Presiden Prabowo
- Sanae Takaichi, Wanita Pertama Jabat Perdana Menteri Jepang
- Serapan APBD Sleman Mencapai 67 Persen dari Rp3,88 Triliun
Advertisement
Advertisement
