Advertisement
43 Tempat Prostitusi Bakal Ditutup, Eks Pekerja Seks Diberi Jatah Rp25.000 Sehari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim ingin menutup semua lokalisasi prostitusi di seluruh Tanah Air.
Pemerintah menargetkan sebanyak 43 lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi ditutup, sehingga pada 2019 tidak ada lagi lokalisasi di Tanah Air. "Tinggal 43 lokalisasi dan diharapkan kami akan tangani bersama ke depan," kata Menteri Sosial Idrus Marham seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Advertisement
Terdata sebanyak 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni sekitar 40.000 pekerja seksual di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota. Sebanyak 43 lokalisasi ditargetkan selesai ditutup hingga 2019.
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi eks-pekerja seks komersial yang sudah dipulangkan kembali ke lokalisasi, Kementerian Sosial memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp25.000 per hari selama 90 hari untuk satu orang.
Mereka juga diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp3 juta untuk usaha sehingga bisa mandiri.
Para eks-penghuni lokalisasi juga diberikan latihan keterampilan sebagai jaminan hidup merek ke depan. Mensos mencontohkan seperti eks-lokalisasi Dolly di Jawa Timur yang saat ini sudah diubah menjadi rumah kreativitas sehingga penghuninya punya penghasilan.
"Dengan penutupan lokalisasi secara moral bisa diatasi, mereka dipulangkan dan diberi modal usaha, harga diri kembalikan, kesehatan dan masa depan terjamin. Apalagi paling mahal, harga diri sebagai manusia karena ini perbudakan kemanusiaan dan bagian dari perdagangan manusia," ujar Idrus.
Mensos juga mengusulkan agar bantuan jaminan hidup (jadup) yang diberikan hanya selama 90 hari atau tiga bulan bisa ditambah sampai enam bulan.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny W Manalu mengatakan, untuk tambahan jadup tersebut bisa saja dilakukan tapi dengan mekanisme tertentu.
"Tentunya tidak kita berikan seluruhnya diawal, karena bisa saja jadi modal mereka kembali lagi. Tapi kita pantau setelah tiga bulan mungkin kita berikan lagi bisa saja di daerah asal," ucap Sonny.
Dia juga mengatakan, wacana penambahan jadup tersebut dapat menggunakan sumber dana dari Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yaitu dana-dana yang terkumpul dari penggalangan dana dan lainnya.
Sonny mengatakan sebanyak 43 lokalisasi yang masih beroperasi berada di 25 kabupaten kota dan 14 provinsi. Dalam waktu dekat tiga lokalisasi di Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah akan ditutup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ANTARA
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement