Fatwa MUI: Penggunaan hingga Penjualan Vape Hukumnya Haram

Harianjogja.com, JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape itu diterbitkan Komisi Fatwa MUI. Melalui keputusan tersebut, MUI juga meminta pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin (9/11/2026).

MUI Soroti Dampak Vape terhadap Kesehatan

Dalam pertimbangannya, MUI menyebut penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial.

Fatwa tersebut menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa. Proses itu menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh pengguna.

MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam vape. Zat tersebut bersifat adiktif dan dinilai memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Selain persoalan kesehatan, pertimbangan penerbitan fatwa juga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Produksi dan Penjualan Vape Juga Dinyatakan Haram

Ketentuan dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape. MUI turut menetapkan hukum haram terhadap penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk tujuan tersebut hukumnya haram.

Selain itu, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga diputuskan berstatus hukum haram.

Dengan cakupan tersebut, ketetapan MUI menyentuh seluruh rantai aktivitas rokok elektrik, mulai dari penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan.

MUI Minta Pemerintah dan DPR Susun Undang-Undang

MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape. Regulasi tersebut diharapkan dilengkapi sanksi sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selain pembentukan aturan, pemerintah diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari paparan serta dampak negatif yang ditimbulkan vape.

Rekomendasi itu menjadi bagian dari tindak lanjut atas fatwa yang diterbitkan MUI. Pemerintah dan DPR diharapkan segera menyusun regulasi agar pengendalian penggunaan maupun peredaran rokok elektrik memiliki landasan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara