DPR Minta Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kereta

Harianjogja.com, JAKARTA— Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mendorong evaluasi menyeluruh sistem keselamatan kereta api menyusul tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Ia menegaskan insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi sistem perkeretaapian nasional dan tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.

“Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Abdul menekankan pentingnya evaluasi pada aspek persinyalan, sistem proteksi perjalanan kereta, serta pengamanan perlintasan sebidang. Ia menilai rangkaian kejadian dalam insiden ini harus diurai secara menyeluruh.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga dipicu kendaraan yang masuk ke perlintasan sebidang hingga menyebabkan KRL tertahan. Kondisi ini kemudian berujung tabrakan dari kereta lain di belakangnya.

“KRL yang tertahan seharusnya bisa terdeteksi sistem. Persinyalan mesti memberi peringatan bahwa jalur belum aman,” katanya.

Desak Investigasi Transparan

DPR meminta Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.

Investigasi diharapkan mencakup semua aspek, mulai dari faktor manusia, teknis, hingga sistem operasional.

Perlintasan Sebidang Jadi Titik Rawan

Abdul juga menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang yang menjadi titik rawan kecelakaan. Ia menilai pengamanan di sejumlah lokasi masih belum optimal.

“Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menghentikan kereta adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan masih lemah,” ujarnya.

Sebagai solusi, DPR mendorong penutupan perlintasan berisiko tinggi serta percepatan pembangunan flyover dan underpass di jalur padat.

Selain infrastruktur, Abdul menekankan pentingnya penerapan teknologi keselamatan seperti sistem perlindungan kereta otomatis (ATP) untuk mencegah kecelakaan.

“Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis, dari teknologi, infrastruktur hingga disiplin pengguna,” katanya.

Ia juga meminta penegakan hukum diperkuat, termasuk melalui tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar di perlintasan.

Abdul Hadi turut menyampaikan duka cita atas insiden tersebut dan meminta seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal.

“Saya menyampaikan simpati dan empati kepada para korban dan keluarga. Penanganan korban harus maksimal tanpa kompromi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara