Advertisement
Alasan PBNU Sebut Rapat Pleno di Hotel Sultan Tidak Sah
Suasana Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). ANTARA - Asep Firmansyah.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Rapat Pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tidak sah karena dinilai bertentangan dengan AD/ART organisasi serta mengabaikan arahan para kiai sepuh dan mustasyar.
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki landasan konstitusional. Ia mengingatkan bahwa para kiai sepuh dari Ploso dan Tebuireng telah menegaskan larangan melakukan pemakzulan terhadap ketua umum PBNU.
Advertisement
“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (9/12).
Amin menambahkan, rapat tersebut juga tidak memenuhi syarat formal sebagai Rapat Pleno karena hanya dihadiri sebagian kecil anggota yang memiliki hak pleno.
BACA JUGA
“Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi apa pun, karena yang hadir hanya seperempat dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng,” kata Amin.
PBNU menilai pelanggaran utama berada pada substansi keputusan rapat yang dinilai bertentangan dengan konstitusi organisasi.
“Di atas semuanya, Rapat Pleno yang berlangsung di Hotel Sultan itu jelas menyelisihi dan bertentangan dengan AD/ART,” ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Pleno Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Sultan menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf. Penetapan itu disampaikan langsung oleh Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh.
Zulfa Mustofa sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU dan akan mengemban tugas sebagai Pj Ketua Umum hingga muktamar pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Advertisement
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Komandan IRGC Ikut Disasar
Advertisement
Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dibuka, KAI Ingatkan Antisipasi Lonjak
Rusia Kecam Tarif AS ke Kuba, Disebut Upaya Pencekikan Ekonomi
Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK, Jamin Stabilitas Pengawasan
Prabowo Siap Rombak Direksi Bank Himbara Demi Ekonomi Nasional
Jokowi Turun Gunung Dukung PSI, Target DPR 2029 di Depan Mata
Advertisement
Presiden Prabowo Tak Hadir di Harlah 100 NU, Ini Alasannya
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Minggu 1 Februari 2026, Tarif Rp8.000
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Setelah Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK Ikut Mengundurkan Diri
- Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Jenazah di TPU Tegal Alur
- Sleman Bangun Fasilitas Panjat Tebing Standar Internasional di Ngaglik
- Kawasan Industri Sentolo Dilirik Perusahaan Farmasi dan Kosmetik
- Kolaborasi Berbasis Kinerja Dorong Akselerasi Bisnis Ritel Farmasi
- Perkuat Kuliah Praktik, UMY Bangun Lab Teknik Terpadu Rp10 Miliar
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo dan Sebaliknya Sabtu 31 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
