Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Ilustrasi rekening nasabah bank. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada enam bank yang akan menerima dana pemerintah Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025).
Purbaya menjelaskan enam bank itu adalah empat bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Adapun, dua sisanya adalah bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN). Purbaya belum mau membeberkan besaran yang diterima masing-masing bank tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar.
BACA JUGA: Diperiksa KPK, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil
"Nanti, nanti [besaran] kita atur," ujar Purbaya, Kamis (11/9/2025).
Ia meyakini dana pemerintah Rp200 triliun yang akan ditarik dari rekening di Bank Indonesia (BI) akan segera bisa disalurkan Jumat (12/9/2025) esok. Menurutnya, penyaluran tersebut tidak memerlukan banyak mekanisme. "Harusnya cepat. Malam ini saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu," katanya.
Purbaya menjelaskan upaya pemerintah menempatkan dana ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas sehingga bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi.
BACA JUGA: Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Bahaya Polusi Udara
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan tidak menampik bank bisa saja memanfaatkan dana segar dari pemerintah itu untuk membeli surat berharga negara (SBN)—bukan untuk kredit sektor riil.
Oleh sebab itu, sambung Prima, Kemenkeu akan mengatur mekanisme agar dana yang disalurkan ke bank digunakan sesuai tujuan pemerintah yaitu menggerakkan sektor riil.
"Ya kan gampang tuh [memastikan perbankan salurkan dana pemerintah ke sektor riil], kita bisa bikinkan mekanisme. Pokoknya ada regulasinya," ujar Prima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Sri Sultan HB X membuka INACRAFT Festival 2026 di JEC. Festival ini diharapkan memperluas pasar global kerajinan Jogja dan Indonesia.
Truk bermuatan semen terguling di Ring Road Selatan Bantul usai diduga gagal menyalip. Arus lalu lintas sempat terganggu sebelum kembali normal.
Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Menhan untuk menerima laporan serta menjaga stabilitas di tengah perkembangan kasus hukum.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meraih penghargaan dalam Jogja Brand and Business Awards (JBBA) 2026 pada klaster Ekonomi Berkelanjutan dan Kebudayaan
Pakar UMY menegaskan PPN 11% Strava bukan pajak olahraga, melainkan dikenakan pada layanan premium aplikasi digital berbayar.