Advertisement
DPR RI Ubah UU Nomor 8 Tahun 2019 untuk Bentuk Kementerian Haji dan Umrah
Ruang Sidang di Gedung DPR / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
"Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir.
Advertisement
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa RUU Haji merupakan usul inisiatif DPR sebagai respons dari berbagai kebutuhan, antara lain peningkatan pelayanan jemaah baik di tanah air maupun di tanah suci.
BACA JUGA: Kim Kurniawan Jabat Manajer PSS Sleman, Gantikan Leonard Tupamahu
Kemudian, RUU itu dibutuhkan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi maupun kebijakan di Arab Saudi, serta hal-hal lainnya yang masih membutuhkan peningkatan.
DPR dan pemerintah menyepakati kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian itu akan menjadi atap dari semua penyelenggara haji, sebagai koordinator.
Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji, kata dia, akan menjadi di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Menurut dia, seluruh fraksi-fraksi partai politik sudah menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.
"Kementerian yang mengurusi sub urusan haji dan umrah, yang merupakan lingkup urusan urusan pemerintahan di bidang agama, dapat menjadi mitra Komisi VIII DPR RI," kata Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB
KPK Dalami Dugaan Suap SKP PJK3 di Kemenaker
Insantara Rilis 14 Kandidat Ketum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU 2026
KPK Telusuri Mekanisme DJBC di Kasus Impor Barang KW
Advertisement
OJK Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Korporasi hingga Influencer
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Pemerintah Siapkan Masa Transisi PBI JKN, Layanan Tetap Aman
Advertisement
Pakar Hukum UMY Soroti Kasus Brimob Maluku, Desak Tim Independen
Israel Tahan 100 Lebih Warga Tepi Barat Sejak Awal Ramadan
Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
KPK Buka Peluang Periksa OSO dalam Kasus Jet Pribadi Menag
Skema MBG Lebaran Diubah, Paket Dibagikan Lebih Awal
Advertisement
KPK Pastikan Menag Tak Terjerat Pidana Seusai Lapor Jet Pribadi
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 13 DPC PSI Semarang Mundur Massal Seusai Ketua DPD Diganti
- IDI Turun ke Peringkat 59, Krisis Demokrasi dan Regulasi Disorot
- Masuki Rumah Trump, Seorang Pria Ditembak Mati
- Harga Emas Antam Senin 23 Februari Naik Rp16.000 per Gram
- Jadwal SIM Keliling Bantul Februari 2026 Terbaru
- Uang Beredar M2 Januari 2026 Tembus Rp10.117,8 Triliun
- Suriah Tuntut Penyerahan Bashar al-Assad
Advertisement
Advertisement
