Advertisement
DPR RI Ubah UU Nomor 8 Tahun 2019 untuk Bentuk Kementerian Haji dan Umrah
Ruang Sidang di Gedung DPR / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
"Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir.
Advertisement
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa RUU Haji merupakan usul inisiatif DPR sebagai respons dari berbagai kebutuhan, antara lain peningkatan pelayanan jemaah baik di tanah air maupun di tanah suci.
BACA JUGA: Kim Kurniawan Jabat Manajer PSS Sleman, Gantikan Leonard Tupamahu
Kemudian, RUU itu dibutuhkan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi maupun kebijakan di Arab Saudi, serta hal-hal lainnya yang masih membutuhkan peningkatan.
DPR dan pemerintah menyepakati kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian itu akan menjadi atap dari semua penyelenggara haji, sebagai koordinator.
Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji, kata dia, akan menjadi di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Menurut dia, seluruh fraksi-fraksi partai politik sudah menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.
"Kementerian yang mengurusi sub urusan haji dan umrah, yang merupakan lingkup urusan urusan pemerintahan di bidang agama, dapat menjadi mitra Komisi VIII DPR RI," kata Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Longsor Banjarnegara Dapat 50 Huntara dari BNPB
Pengamat: Mafia Migas Masih Ancam Pertamina
Kemenkes Soroti Sanitasi Usai 5 Anak di Riau Meninggal Akibat Flu Babi
Kasus ASDP, Presiden Gunakan Hak Prerogatif Rehabilitasi
Advertisement
Mobilitas Tinggi, Lalamove Ride Masuk Jogja-Semarang
Polisi Tangkap 3 Pengamen Berkostum Pocong yang Bikin Warga Resah
Demi Jaga Petani, 40 Ton Beras Ilegal Disita Sebelum Masuk Batam
Produksi Sampah Tinggi, DKI-Jabar Diminta Sediakan Lahan PSEL
70 Persen Korban Kekerasan Enggan Melapor, Ini Respons Pemprov DKI
Advertisement
KAI Selenggarakan Mudik Motor Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Polsek Koja Amankan Tiga Pengamen Pocong yang Resahkan Warga
Serangan Terhadap Konvoi Gubernur Yaman, 5 Tewas
Arab Saudi Akan Buka 2 Toko Alkohol Baru, Termasuk untuk Staf Aramco
Resmi! DKI Berlakukan Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing
Advertisement
Shell Hentikan Pembangunan Pabrik Biofuel Rotterdam Gara-gara Ekonomi
Berita Pilihan
- KAI Selenggarakan Mudik Motor Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- Polsek Koja Amankan Tiga Pengamen Pocong yang Resahkan Warga
- Shell Hentikan Pembangunan Pabrik Biofuel Rotterdam Gara-gara Ekonomi
- Profil Ratu Maxima yang Sedang Berkunjung ke Indonesia
- Bom Bunuh Diri Guncang Markas Pasukan Pakistan, 3 Tewas
Advertisement
Advertisement
Haenyeo Jeju Jadi Daya Tarik Wisata Dunia, Kini Krisis Regenerasi
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kirim 4 Wakil di Syed Modi India International 2025
- PT di Semarang Diduga Cabuli Remaja, Ayah Laporkan ke Polisi
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 25 November 2025
- Jadwal KSPN Malioboro-Parangtritis 25 November 2025
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja dari Palur, Jebres, Balapan
- Jadwal KA Bandara YIA Selasa 25 November 2025, Tarif Rp20 Ribu
- Layanan SIM Keliling Polda DIY 25 November 2025
Advertisement
Advertisement
