Advertisement
Mensos Waspadai Praktik KKN dalam Rekrutmen Sekolah Rakyat
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (dua kanan) berdialog dengan siswi calon Sekolah Rakyat (kedua kiri) di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025). ANTARA - Muhammad Zulfikar.
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mewanti-wanti agar tidak ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia.
"Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini diwarnai KKN," kata Mensos Saifullah Yusuf di Padang, Sumatera Barat, Selasa.
Advertisement
Selain mewaspadai praktik KKN, Mensos juga mengingatkan para panitia atau penyelenggara untuk tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam bentuk apapun. Sebab, gagasan Sekolah Rakyat lahir dari pemikiran untuk memutus rantai kemiskinan di Tanah Air.
Oleh karena itu Mensos menekankan kepada kepala daerah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat agar tidak ada praktik KKN, atau bentuk kecurangan apapun dalam pelaksanaannya.
Dalam kunjungannya ke Kota Padang, Mensos menegaskan penerimaan calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masuk Desil 1. Selain itu siswa dari daerah berbeda tidak dibenarkan masuk ke daerah lain untuk mendaftar.
"Misal, Sekolah Rakyatnya di Kota Padang, maka siswa dari kabupaten atau kota lain tidak boleh mendaftar di Kota Padang," kata dia.
BACA JUGA: 5 Tempat Jadi Kandidat Lokasi Sekolah Rakyat di Kulonprogo
Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal akan dibangun satu Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi pendidikan, maupun perbaikan tingkat kesejahteraan melalui jalur pendidikan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wisata Medis Eksklusif JCB Targetkan Segmen Premium Indonesia
Wapres Gibran Dorong Penguatan Rantai Pasok Pangan, Ini Tujuannya
Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
Advertisement
Pemkot Bengkulu Usulkan Dana Pusat untuk Merehab Rumah Korban Gempa
Banjir Bandang Terjang Tambang Emas di Papua Barat, 15 Orang Meninggal Dunia
Kasus Korupsi Kementerian Tenaga Kerja, KPK Panggil Empat Saksi
Advertisement
Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
Pagi Ini, 15 Mahasiswa Universitas Trisakti Dikabarkan Belum Dibebaskan
Advertisement
Berita Pilihan
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
- Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Disita Kejagung Terkait Korupsi Timah
- Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap, Pesangon Mantan Pekerja Tetap Harus Dibayarkan
Advertisement
Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 1 dan Seksi 2 Wilayah Sleman Diperluas hingga 27 Hektare, Ini Data Desa Terdampak
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Arsip PKK Jateng Jadi Memori Kolektif Bangsa, Pemprov Jateng Diganjar Pengawasan Kearsipan Terbaik
- Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Gas Domestik di IPA Convex 2025
- Pagi Ini, 15 Mahasiswa Universitas Trisakti Dikabarkan Belum Dibebaskan
- Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
- Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
Advertisement
Advertisement
