Advertisement
Israel Blokade Bantuan ke Gaza Selama 51 Hari, Jalur Gaza Kritis
Foto ilustrasi. Warga Palestina melintas di jalan yang dikelilingi bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Kota Khan Younis, Jalur Gaza Selatan, Jumat (12/4/2024). Antara/Xinhua - Rizek Abdeljawad
Advertisement
Harianjogja.com, JENEWA—Kondisi Jalur Gaza telah mencapai titik paling kritis. Menurut Kantor Kemanusiaan PBB, Israel telah memblokir pengiriman bantuan selama 51 hari tanpa jeda.
"Saat ini mungkin merupakan situasi kemanusiaan terburuk yang pernah kita lihat sepanjang perang di Gaza," kata Juru Bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jens Laerke menjawab pertanyaan Anadolu dalam konferensi pers, Selasa (23/4/2025).
Advertisement
Laerke menggarisbawahi kondisi memprihatinkan yang dihadapi warga sipil di Gaza karena tidak ada bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah kantong Palestina itu selama lebih dari 50 hari -- dan pasokan barang-barang komersial "bahkan lebih lama lagi." "Anda dapat melihat kecenderungan yang jelas menuju bencana total," katanya.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup jalur penyeberangan Gaza, serta menghalangi pasokan penting memasuki wilayah kantong Paleatina padat penduduk dan porak poranda akibat kejahatan perang genosida rezim ZIonis itu meskipun ada banyak laporan tentang kelaparan di wilayah yang dilanda perang itu.
BACA JUGA: Disiram Air oleh Oknum Tukang Tagih Utang, Lurah di Gunungkidul Wadul ke Polisi
Tentara Israel melanjutkan serangannya ke Gaza pada 18 Maret, yang menyalahi gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari 2025.
Israel telah membunuh lebih dari 51.200 warga Palestina di Gaza sejak melancarkan perang genosida pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar dari para korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
