KPK Ungkap Alasan Nusron Wahid Dua Kali Absen Pemeriksaan, Kunker ke Malaysia
KPK menyebut Nusron Wahid absen dalam dua panggilan pemeriksaan karena agenda lain dan perjalanan dinas ke Malaysia.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah belum menerbitkan beleid Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. Namun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dipastikan mendapatkan THR Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.
Mengacu pada PP Nomor 14 Tahun 2024 (PP 14/2024) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
Nantinya, THR dan gaji ke-13 anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 14 Tahun 2024, THR dan gaji ke-13 yang diberikan, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
Masih mengacu PP 14/2024, Presiden dan Wakil Presiden masuk ke dalam kategori pejabat negara. Sehingga, berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada 2024 sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (4) huruf a.
Gaji Presiden & Wapres
Untuk diketahui, besaran gaji Presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam beleid itu disebutkan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji yang diterima presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Jika menengok Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, tertulis bahwa gaji Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA, Ketua DPA, dan Ketua BPK adalah Rp5.040.000 per bulan.
Ini artinya, gaji pokok yang diterima Presiden Prabowo adalah Rp30.240.000 per bulan, atau enam kali dari Rp5.040.000.
Sementara itu, besaran gaji pokok Wakil Presiden diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978. Di sana dijelaskan, gaji pokok untuk wakil presiden sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Dengan kata lain, besaran gaji yang akan diterima Wakil Presiden Gibran adalah Rp20.160.000 per bulan, atau empat kali dari gaji Rp5.040.000.
BACA JUGA: Anggaran Habis Terpangkas, DPUPRKP Gunungkidul Hanya Tambal Jalan Jelang Lebaran
Tunjangan Presiden & Wapres
Selain gaji pokok, Presiden dan Wakil Presiden juga bakal mendapatkan tunjangan serta fasilitas lain yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001.
Pada Pasal 1 ayat (2) Keppres Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan yang akan diterima untuk Presiden adalah sebesar Rp32.500.000 per bulan.
Sementara itu, tunjangan yang akan diterima Wakil Presiden adalah sebesar Rp22.000.000 per bulan sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Keppres No. 68 Tahun 2001.
THR Presiden & Wapres
Perlu diketahui, gaji pokok dan tunjangan presiden dan wakil presiden akan dibayarkan setiap bulannya dengan besaran nominal yang telah ditentukan.
Mengacu pada pasal 6 ayat (1) PP No. 14 Tahun 2024, presiden dan wakil presiden akan menerima THR dari jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
Berikut perincian besaran THR Presiden & Wapres:
Gaji pokok : Rp30.240.000
Tunjangan : Rp32.500.000
Hasilnya adalah Rp62.740.000 per bulan.
Gaji pokok : Rp20.160.000
Tunjangan : Rp22.000.000
Totalnya adalah Rp42.160.000 per bulan.
Dengan demikian, THR yang akan diterima Presiden Prabowo Subianto adalah Rp62.740.000. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapatkan THR sebesar Rp42.160.000.
Apabila ditambah dengan tunjangan yang lainnya, THR yang diterima presiden dan wakil presiden akan jauh lebih besar daripada itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK menyebut Nusron Wahid absen dalam dua panggilan pemeriksaan karena agenda lain dan perjalanan dinas ke Malaysia.
MenPPPA Arifah Fauzi mengajak Wanita Syarikat Islam memperkuat kemandirian ekonomi, mencegah kekerasan, dan melahirkan pemimpin perempuan.
Erick Thohir menyampaikan surat Presiden Prabowo kepada Gianni Infantino sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kepemimpinan FIFA.
Harga emas Pegadaian Sabtu (24/10/2026) bervariasi untuk Antam, Galeri 24, dan UBS. Simak harga jual dan buyback berbagai ukuran.
Cek jadwal perpanjangan SIM Kulonprogo 24 Oktober 2026 di MPP, lengkap dengan jadwal Satpas 1450, SIMENOR, SIM Keliling, dan syaratnya.
Prestasi siswa tak hanya diukur dari keberhasilan masuk PTN. Perguruan tinggi swasta (PTS) juga menawarkan pendidikan berkualitas dan peluang ber