Badan Gizi Nasional Butuh Tambahan Rp25 Triliun per Bulan untuk Percepatan MBG

Newswire

Selasa, 25 Februari 2025 - 07:57 WIB

Ujang Hasanudin

Badan Gizi Nasional Butuh Tambahan Rp25 Triliun per Bulan untuk Percepatan MBG

Seorang petugas memperlihatkan menu uji coba Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB) Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). ANTARA - Rio Feisal

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara