Target Efisiensi Anggaran Pemerintah Tahun Pertama hingga Rp750 Triliun, Bakal Digunakan untuk Ini

Harianjogja.com, JAKARTA—Efisiensi anggaran di tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo ditargetkan mencapai US$44 atau Rp750 triliun.

Anggaran ini bakal dialihkan untuk dua hal yaitu menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dan investasi untuk pengembangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi senilai US$24 miliar atau sekitar Rp390 triliun (kurs Rp16.252 per dolar AS) akan dirinya pakai untuk membiayai MBG.

“Sisanya berarti kita akan punya US$20 miliar, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tuturnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

BACA JUGA: Presiden Prabowo Beri Hadiah Keris ke Jokowi, Ini Maknanya

Mengacu dalam materi paparan Prabowo, tercantum bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui tiga putaran. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

Kedua, penghematan sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9. Namun, Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga.

Jumlah tersebut berbeda dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menyebutkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan apakah penghematan Rp308 triliun tersebut merupakan hasil Inpres atau bukan.

Ketiga, penghematan berasal dari tambahan penerimaan dividen BUMN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai penyertaan modal kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara perinci realokasi anggaran tersebut untuk apa saja.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah MBG. 

"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com