Pemagaran Laut, Nelayan Diperkirakan Rugi Rp9 Miliar

Newswire

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:47 WIB

Maya Herawati

Pemagaran Laut, Nelayan Diperkirakan Rugi Rp9 Miliar

Nelayan menunjukkan pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 kilometer di Laut Tangerang, Banten apabila tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) karena mengganggu pergerakan kapal nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut. Antara /Sulthony Hasanuddin - wpa.

Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memerkirakan kerugian nelayan akibat pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, mencapai Rp9 miliar.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokhammad Najih, menjelaskan kerugian nelayan sebanyak Rp9 miliar tersebut masih hitungan sementara. “Ya, itu masih valuasi yang bersifat kasar begitu ya, karena tadi berdasar keluhan para nelayan,” kata Najih di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia menjelaskan penghitungan tersebut dilakukan dengan memperkirakan kerugian nelayan akibat tambahan jarak untuk melaut. “Dengan adanya pagar laut itu, dia harus memutar kurang lebih 30 kilometer itu, sehingga dia kehilangan biaya kurang lebih di angka tiga literan. Semula hanya satu liter menjadi tiga liter,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan perkiraan kerugian tersebut bukanlah angka yang terperinci. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perkiraan tersebut dihitung oleh tim investigasi Ombudsman melalui anggota ORI Yeka Hendra Fatika. Sebelumnya, Yeka melalui keterangannya di Serang, Banten, Rabu (15/1), menaksir kerugian nelayan selama tiga bulan terakhir mencapai Rp9 miliar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi di Tangerang, Rabu (15/1), juga mengatakan kerugian nelayan diperkirakan mencapai Rp9 miliar dengan menghitung penurunan rata-rata penghasilan nelayan Rp100.000 per hari. "Asumsinya 1.500 nelayan melaut selama 20 hari dikali sekian bulan. Tiga bulan saja, sudah Rp9 miliar. Ini paling rendah taksiran ekonominya, apalagi 3.888 nelayan," kata dia.

Najih menambahkan instansinya masih menginvestigasi dugaan malaadministrasi dalam pemagaran laut tersebut. Najih menjelaskan bahwa investigasi tersebut dilakukan secara langsung oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dengan supervisi dari ORI "Karena masih dalam proses, kami belum bisa menyampaikan tentang adanya dugaan malaadministrasi itu dilakukan oleh pihak siapa. Apakah itu oleh pihak pemerintahan di tingkat daerah, atau oleh kantor kementerian, atau lembaga di tingkat pusat?" kata Najih.

Ia menjelaskan bahwa dikarenakan belum mendapatkan data secara lengkap, maka Ombudsman mendorong seluruh pihak untuk mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan melarang adanya aktivitas apa pun di area pagar laut tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara