Ini Pesan Sandiaga Uno untuk Menparekraf Baru di Kabinet Prabowo-Gibran

Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengaku, belum mendapat tawaran untuk menduduki jabatan menteri pada Kabinet Prabowo-Gibran. Dia pun menitipkan pesan Menparekraf baru agar mampu mewujudkan pemerataan wisatawan. 

Dia menuturkan beberapa rancangan kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia pada masa mendatang telah disiapkan. 

BACA JUGA : Menteri Sandiaga Optimistis Industri Kreatif Terus Berkembang

“Naskah teknokrasi untuk kebijakan yang tinggal dieksekusi, dengan tema keberlanjutan sudah kami siapkan, tinggal gas poll,” ujarnya saat ditemui dalam kunjungannya ke Kustomfest 2024 di Jogja Expo Center (JEC), Minggu (6/10/2024). 

Ia berharap Menparekraf yang akan terpilih nantinya mewujudkan persebaran wisatawan yang merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya, tidak akan terjadi over tourism di salah satu wilayah. 

“Untuk keberlanjutan dari segi, jangan sampai kita over tourism, tetapi kita perhatikan produk seperti desa wisata yang mengacu pada aspek kelestarian lingkungan,” ujarnya. 

Menurut Sandiaga saat ini wisatawan masih terpusat di beberapa wilayah, antara lain Jogja dan Bali selatan. Dia berharap kebijakan Menparekraf yang baru mampu mengatasi persoalan tersebut. 

“Kita perlu lebih menyebar, meratakan  kunjungan, jangan hanya di satu destinasi, misal  Jogja ketika sedang libur nataru atau lebaran penuh sekali. Bagaimana caranya mereka menyebar juga ke wilayah lain, bali selatan juga untuk wisatawan mancanegara, kita harus ratakan ke lima wilayah bali dan lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia,” ujarnya. 

BACA JUGA : Insiden Helikopter Wisata Terjatuh di Bali, Ini Tanggapan Menparekraf Sandiaga Uno

Sebelumnya, Kemenparekraf telah merancang beberapa kebijakan untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas. Beberapa kebijakan yang dirancang kementerian tersebut antara lain kebijakan konversi lahan pertanian menuju lahan komersial dan moratorium pembangunan hotel serta fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan. Beberapa kebijakan tersebut dirancang sebagai langkah antisipasi terhadap persoalan overtourism, sampah dan wisatawan yang melakukan pelanggaran hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News