Advertisement
Indonesia Labor Institute Minta Prabowo Bikin Infrastruktur Pencipta Lapangan Kerja
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). - Antara Foto - Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto diminta untuk membuat infrastruktur penciptaan lapangan kerja dengan merevitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna mencegah gelombang PHK berkelanjutan.
Permintaan ini dilontarkan Indonesia Labor Institute atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia.
Advertisement
Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute Andy William Sinaga mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan mengedepankan strategi link n match pelatihan dan akses ke market serta supporting financing ke para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pelatihan.
"Itu untuk menjawab tantangan masifnya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membuat grand design penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro ," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Tidak hanya itu saja, kata dia, dukungan finansial yang diberikan kepada para calon pelaku sektor informal juga perlu diperhatikan guna membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sehingga para pekerja formal yang di-PHK dan bertransformasi menjadi pelaku usaha sektor informal tidak perlu mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka.
BACA JUGA: Demi Keselamatan Perjalanan Kereta Api, Kawasan Bong Suwung Jogja Dibongkar
Dalam mendukung penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro ini, lanjut dia, Prabowo perlu mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar lebih berperan aktif untuk memperluas kepesertaan sektor usaha mikro.
"Bila perlu, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu aktor dalam membina para pelaku sektor usaha mikro tersebut," ujar dia.
Dengan begitu, menurut dia, mitigasi dampak dari gelombang PHK yang masif saat ini dapat diantisipasi sedini mungkin dan pergerakan eskalasi turunnya jumlah kelas menengah di masyarakat dapat diperlambat dengan kebijakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lowongan 1,2 Juta Formasi PPPK Diperebutkan 4 Juta Orang
Advertisement
Korupsi Alat Pelindung Diri di Masa Covid-19, KPK Tetapkan Tiga Tersangka
Pertemuan Megawati-Prabowo, Puan Maharani Beri Sinyal Digelar di Hambalang
Airlangga Sebut Ekonomi Tetap Stabil Meski Deflasi 5 Bulan
Advertisement
DPR RI Akan Miliki 13 Komisi, Semua Fraksi Sepakat
Pemerintah Kembali Bagikan Bansos Beras, Ini Alasannya
Advertisement
Mantan Menkeu: Optimalisasi Investasi Dana Haji Perlu Penguatan Kelembagaan
Berita Pilihan
- Jokowi Beberapa Kali Minta Maaf Jelang Akhir Jabatan, Istana: Presiden Menunjukkan Sikap Kerendahan Hati
- Lowongan 1,2 Juta Formasi PPPK Diperebutkan 4 Juta Orang
- Profil Ketua MPR 2024-2029, Ahmad Muzani: Mantan Wartawan yang jadi Loyalis Prabowo
- 30 Anggota Polisi Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait dengan Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
- Tanggapan Jokowi Soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo
Advertisement
TPA Banyuroto Kulonprogo Akan Gunakan Teknologi Thermal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar Terkait Kasus Korupsi Duta Palma Grup
- Hardjuno Dukung Seruan KPK agar Anggota DPR Baru Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
- Rezim Zionis Resmi Larang Sekjen PBB Antonio Guterres Masuk Israel
- Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak
- Indonesia dan Perusahaan China Jalin Kerja Sama Hilirasi Tembaga untuk Pasokan Baterai Kendaraan
- Presiden Iran: Kami Ingin Damai, Tapi Israel Memaksa Kami Melakukan Serangan
- Perang Israel Vs Hizbullah, Rumah Sakit di Lebanon Kewalahan dengan Lonjakan Pasien
Advertisement
Advertisement
