Advertisement
Komnas Perempuan Sebut Layanan Aborsi Korban Perkosaan Harus Tersedia Memadai
Pemerkosaan - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang pemenuhan hak perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual atas layanan aborsi aman semestinya tersedia secara memadai dan komprehensif.
"Ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa janin yang baru dilahirkannya. Kondisi ini menjadikan korban tindak pidana kekerasan seksual semakin terpuruk," kata Anggota Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi dilansir Antara, Rabu (2/10/2024).
Advertisement
BACA JUGA : Duh, Remaja Cewek di Sleman Jadi Korban Pencabulan Pemilik Laundry
Menurut Satyawanti Mashudi, layanan aborsi aman merupakan kebutuhan nyata dari korban perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya, serta merupakan bagian dari sistem pemulihan yang harus tersedia untuk perempuan korban.
Komnas Perempuan memandang layanan ini dimaksudkan untuk mengurangi ancaman gangguan kesehatan mental pada korban akibat tekanan dari adanya kehamilan tidak diinginkan.
Komnas Perempuan mencatat terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya langsung ke Komnas Perempuan sejak 2018 hingga 2023. "Hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi aman," kata Satyawanti Mashudi.
Pihaknya mencontohkan adanya kriminalisasi pada korban perkosaan terjadi di Jambi pada 2018 terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang diperkosa oleh kakak kandungnya, hingga akhirnya korban dijatuhi hukuman enam bulan oleh Pengadilan Negeri setempat.
BACA JUGA : Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
"Di tingkat Pengadilan Tinggi, anak ini dibebaskan karena hakim berpendapat bahwa korban (aborsi) dalam kondisi terpaksa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wapres Gibran Dorong Penguatan Rantai Pasok Pangan, Ini Tujuannya
Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
Pemkot Bengkulu Usulkan Dana Pusat untuk Merehab Rumah Korban Gempa
Advertisement
Banjir Bandang Terjang Tambang Emas di Papua Barat, 15 Orang Meninggal Dunia
Kasus Korupsi Kementerian Tenaga Kerja, KPK Panggil Empat Saksi
Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
Advertisement
Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
Pagi Ini, 15 Mahasiswa Universitas Trisakti Dikabarkan Belum Dibebaskan
Advertisement
Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
Berita Pilihan
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
- Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Disita Kejagung Terkait Korupsi Timah
- Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap, Pesangon Mantan Pekerja Tetap Harus Dibayarkan
Advertisement
Banyak Jalan Rusak di Bantul, Pemkab Tingkatkan Anggaran Infrastruktur Tiga Kali Lipat di 2026
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- BPOM Soroti Keamanan Pangan Program MBG, Rantai Penyiapan Perlu Diawasi
- Presiden Prabowo Setujui Konsorsium Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai
- Gandeng Kemenekraf, Creators Lab x Gen Matic Tokopedia dan TikTok Shop Diluncurkan Pertama Kali di Jogja
- Menteri LH Hanif Faisol Minta Pembatasan Impor Bahan Plastik Bar
- Menko Yusril Sebut Perlu Sistem Adil untuk Pembagian Bantuan Dana Parpol
- Polda Jatim Tetapkan Diana Santoso Seal Jadi Tersangka Penggelapan Ijazah Ratusan Karyawan
- Biaya Pengurusan PBG untuk MBR di Kota Semarang Gratis
Advertisement
Advertisement
