Advertisement
Kaesang Ternyata Sudah Mengurus Surat Belum Pernah Dipidana untuk Syarat Menjadi Calon Kepala Daerah di Pilkada Jateng
![Kaesang Ternyata Sudah Mengurus Surat Belum Pernah Dipidana untuk Syarat Menjadi Calon Kepala Daerah di Pilkada Jateng](https://img.harianjogja.com/posts/2024/08/23/1185745/kaesang-antara.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep ternyata telah mengurus surat belum pernah dipidana untuk menjadi calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Jateng) 2024.
Hal tersebut diungkap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Betul Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
BACA JUGA: Kaesang Terancam Gagal Maju Pilkada 2024, MK Tetapkan Usia Calon Minimal 30 Tahun Saat Penetapan Paslon
Djuyamto mengatakan permohonan surat keterangan itu benar atas nama Kaesang yang dikeluarkan pada 20 Agustus. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa itu juga dimohonkan beserta keterangan lainnya.
"Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum," ujarnya.
Dia menyatakan surat yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan telah sesuai aturan terkait layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. "Memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga," ujarnya.
Advertisement
BACA JUGA: Kaesang Maju Pilkada Jateng, Begini Kata Gerindra soal Pasangannya
KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pengesahan revisi UU Pilkada batal dan saat pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024, yang akan berlaku adalah keputusan "judicial review" Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 5 Kader PDIP yang Gugat SK Pengurus DPP 2024-2025 Ngaku Dijebak, Dapat Imbalan Uang Rp300 ribu
- Daftar Lengkap Pengurus DPP PKB untuk Periode 2024-2029
- Pansus Hak Angket Haji Ancam Panggil Paksa Menag Yaqut Usai 3 Kali Mangkir
- DPR dan KPU Sepakat Pilkada Ulang pada 2025 Jika Kotak Kosong Menang
- Pengamanan Pilkada 2024, Ini Strategi yang Disiapkan Polri
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/12/1188018/rsj1.jpg)
3 Layanan Baru RS Jiwa Grhasia: Menjawab Kebutuhan Pelanggan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mau Liburan di Turki? Begini Tipsnya agar Liburan Anda Berkesan
- Daftar Lengkap Pengurus DPP PKB untuk Periode 2024-2029
- DK PBB Perpanjang Sanksi untuk Sudah Selama Setahun
- KPK Sita Rumah Senilai Rp3,5 Miliar Terkait TPPU Eks Gubernur Maluku Utara
- Bertolak ke IKN, Wapres Mengikuti Sidang Kabinet Bersama Jokowi
- Pembunuhan Aktivis HAM Aysenur oleh Israel, Rusia: Itu Peristiwa Tragis
- Rakyat Pro Palestina di Inggris, Protes Kebijakan Pemerintah yang Masih Jual Senjata ke Israel
Advertisement
Advertisement