Advertisement
Pakar: Mundurnya Airlangga Tak Berpengaruh Terhadap Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pakar dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak akan terlalu berpengaruh pada pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Undang-Undang Pilkada menyebut bahwa pendaftaran pasangan calon disertai dengan surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," kata Titi Anggraini, Minggu (11/8/2024) malam.
Advertisement
BACA JUGA : 2 Kandidat PKB Merapat, Calon Pendamping Kustini di Pilkada Sleman Belum Juga Ditentukan
Selanjutnya, Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 menyebut bahwa pimpinan partai politik tingkat pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik yang bersangkutan.
Menurut Titi, sepanjang AD/ART mengatur mekanisme pengambilan keputusan pengurus partai tingkat pusat dalam hal ketua umum berhalangan atau mengundurkan diri maka mekanisme pencalonan partai dapat menggunakan mekanisme yang ada di dalam AD/ART partai politik tersebut.
Dengan demikian, kata dia, kembali pada ketentuan yang ada di dalam AD/ART partai. Hanya saja demi kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi partai politik dalam pencalonan Pilkada 2024, KPU perlu mengatur ini secara lebih eksplisit lagi. Misalnya, melalui petunjuk pelaksanaan teknis pencalonan yang lebih terperinci.
Titi mengemukakan bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Pemilu 2024. Pencalonan anggota DPR RI dari PPP oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono sebagaimana ketentuan yang ada dalam AD/ART PPP untuk menjalankan tugas saat ketua umum definitif berhalangan atau dalam keadaan tidak terisi, kembali lagi ke mekanisme AD/ART.
BACA JUGA : 321.273 DPS Ditetapkan, KPU Jogja Harapkan Masukan Masyarakat
Apalagi, kata pakar kepemiluan ini, dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ada pengaturan dalam Pasal 98 ayat (3) yang menyebut bahwa dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat yang mengambil alih pendaftaran calon pada pilkada berhalangan melakukan pendaftaran, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART parpol peserta pemilu yang bersangkutan.
"Jadi, mekanisme serupa juga berlaku dalam hal pemberian surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Dua Dunia
- Peneliti China Temukan Reruntuhan Kota Kuno Berusia 3.700 Tahun
- Cacar Monyet Varian Baru, Jumlah Kasus di Uganda Meningkat
- Khawatirkan Dampaknya pada Anak, Negara-Negara di Eropa Ini Larang Pemakaian Ponsel di Sekolah
- Belum Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Para Paslon untuk Tahan Diri
Advertisement
216 Anak Balita di Bantul Suspek TBC, Ini Imbauan Dinkes
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Ini Link dan Jadwal Lengkapnya
- Peneliti China Temukan Reruntuhan Kota Kuno Berusia 3.700 Tahun
- Jepang Dilanda Gelombang Panas, Suhu Tertinggi Mencapai 37,8 Derajat Celsius
- Masyarakat Boleh Berkunjung ke Kota Nusantara, Ini Caranya
- Warga Rusia Hilang di Gunung Rinjani, Pencarian Memanfaatkan Drone
- KA Commuter Line Walahar Anjlok, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Terganggu
- Gempa Mag 5,3 Guncang Sukabumi
Advertisement
Advertisement