Advertisement
Presiden Terbitkan Perpres Baru, Ormas Keagamaan Bisa Ajukan Izin Ulang Tambang Batubara Eks PKB2B
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan oleh mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tambang batubara yang izinnya sudah dicabut. Selain ormas, ada juga Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi yang dibolehkan mengajukan IUP baru.
Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Advertisement
Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.
Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.
Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).
Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir
Salmiati Selamatkan Ratusan Kucing Korban Banjir Sumbar
Presiden Prabowo: Listrik Aceh Kembali Menyala Minggu Malam
Prabowo Janji Percepat Perbaikan Infrastruktur Banjir Sumatera
Advertisement
Satgas Kodam I Lakukan Airdrop ke Desa Terisolasi Taput
PDIP Minta Banjir Aceh-Sumbar Naik Status Jadi Bencana Nasional
Nusron: Jangan Lagi Bangun Perumahan di Sawah LP2B
Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Nataru 2025-2026
Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan Aceh
Advertisement
110 KK Terisolasi Usai Jembatan di Nagan Raya Putus
JTT Siapkan Tol Japek Hadapi Lonjakan Libur Akhir Tahun
BPJPH: Sertifikasi Halal Dorong Mutu dan Keamanan Produk
Jet J-15 Kunci Radar F-15 Jepang, Tokyo Layangkan Protes
Prabowo Kembali ke Aceh Pantau Jembatan Darurat Bireuen
Advertisement
Kisah Ibu Selamatkan Keluarga Saat Longsor Pasaman Barat
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar UMY Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Nico Gonzalez Akui Pep Guardiola Bikin Kariernya Melesat
- Anak di Bawah 12 Tahun Rentan Terdampak Smartphone
- Akses Darat Lumpuh, Kiper PSS Sleman Belum Bisa Tinggalkan Aceh
- Manfaat Ketumbar untuk Turunkan Berat Badan Menurut Penelitian
- Regulasi Baru, Kenaikan UMP 2026 Berpotensi Berbeda di Tiap Daerah
- Resiliensi Budaya Keraton Jogja Diangkat dalam Jejak Peradaban 2025
- Difabel Harus Setara, Paramitha Rusady Ajak Hapus Stigma Sosial
Advertisement
Advertisement
