Advertisement
Presiden Terbitkan Perpres Baru, Ormas Keagamaan Bisa Ajukan Izin Ulang Tambang Batubara Eks PKB2B
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan oleh mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tambang batubara yang izinnya sudah dicabut. Selain ormas, ada juga Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi yang dibolehkan mengajukan IUP baru.
Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Advertisement
Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.
Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.
Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).
Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pakar Nilai Pilkada oleh DPRD Berisiko Melemahkan Demokrasi
Kecelakaan Tol Malang-Pandaan, Dua Orang Tewas Diduga Microsleep
Gus Yahya: Pemberhentian Ketua PBNU Hanya Lewat MLB
Petir Tewaskan 14 Orang di Malawi, 8.000 Rumah Rusak
Advertisement
Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
Prabowo Minta BMKG Perkuat Peringatan Dini Jelang Nataru
Pemutihan KUR Terdampak Bencana Tak Hanya untuk Petani Tapi juga UMKM
Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Pantau Pengungsi Langkat, Prabowo Janji Tak Tinggalkan Korban
Advertisement
Pakar Nilai Kaderisasi Parpol Kunci Cegah Korupsi Kepala Daerah
PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
Tinjau Pengungsian, Prabowo Janji Atasi Kekurangan Air di Langkat
Bandara Soetta Perkuat Keamanan Siber Jelang Nataru
Mahfud MD: Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK
Advertisement
Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Berita Pilihan
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Advertisement
Kunjungan DPRD DIY ke Museum KAA Suarakan Anti-Penjajahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Reservasi Jeep Merapi Capai 20 Persen Jelang Libur Nataru
- Pemkab Kulonprogo Raih Penghargaan IGA Award dari Kemendagri
- Gunungkidul Lautan Bakmi, Ribuan Porsi Bakmi Ludes dalam Sekejap
- Mahasiswa UKDW Raih Prestasi Internasional Lewat Inovasi OneTrianggle
- Kantong Parkir Malioboro Terbatas, Terminal Giwangan Disiapkan
- Timnas U-22 Indonesia Menang Tapi Gagal ke Semifinal SEA Games
- LPS Bantu Pemeriksaan dan Sembako Gratis untuk Masyarakat Sleman
Advertisement
Advertisement
