Advertisement
Hingga Juni 2024, Baru 18.850 BUMDes Berbadan Hukum
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Aglaonema Park di Desa Wisata Puri Mataram yang dikelola BUMDes Tridadi Makmur di Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (22/6/2024). ANTARA - HO/Humas Kemendes PDTT.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Hingga Juni 2024 dari total 65.941 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, sebanyak 18.850 diantaranya telah berbadan hukum.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan hingga 22 Juni 2024 kerja sama Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDes telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUMDes.
BACA JUGA: Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Erick Thohir: Sosok yang Berjasa Besar untuk Indonesia
Selain belasan ribu BUMDes yang telah berbadan hukum, Gus Halim menyampaikan 271 BUMDes Bersama dari total 3.243 BUMDes Bersama telah berbadan hukum.
"Dari 3.243 BUMDes Bersama diantaranya 271 BUMDes Bersama berbadan hukum, dan dari 2.453 BUMDes Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), diantaranya 1.305 telah berbadan hukum," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dikutip, Minggu (23/6/2024).
Saat ini, lanjutnya, Kemendes PDTT terus berupaya untuk menunjang usaha BUMDes secara resmi, salah satunya melalui jalinan kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).
Advertisement
Ia mengatakan kerja sama Kemendes PDTT dengan BKPM telah melahirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes sebanyak 1.016 NIB. Rinciannya 720 NIB BUMDes dan 296 NIB BUMDes Bersama, terutama BUMDes Bersama LKD.
"Yang menarik dan sudah diakui banyak pihak, tidak ada pembatasan jenis dan jumlah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bagi BUMDes dalam pengurusan NIB. Artinya, kebijakan ini benar-benar membuka izin dan peluang usaha BUMDesa seluas-luasnya," ujar Gus Halim.
Gus Halim mengatakan setelah pegawai Kementerian Desa PDTT berperan sebagaimana notaris yang memverifikasi dan menyimpan data rinci BUMDes, NIB akan terbit dalam waktu singkat yakni 30 menit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nama Soeharto Resmi Dihapus dari Tap MPR 11/1998 Terkait KKN
Advertisement
Pj Gubernur Jateng Lepas Kirab Obor Peparnas di Api Abadi Mrapen
BRIN Kembangkan Biopestisida Ramah Lingkungan
Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan TNI Angkatan Laut
Sedikitnya 26 Tewas Akibat Badai Helene yang Melanda Amerika Serikat
Advertisement
11 Tewas dan 3 Lainnya Luka-luka Akibat Longsor Tambang Emas Solok di Padang
Markas Hizbullah di Beirut Lebanon Dibom Israel
Tegas! Delegasi Indonesia Walkout Saat Netanyahu Hendak Berpidato di Forum PBB
KPK Temukan Petunjuk Baru terkait Perkara Harun Masiku
Advertisement
Berita Pilihan
- Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Jubir Pastikan Akan Ada Tindak Lanjut
- Festival Jivitputrika di India, 37 Anak Tewas Tenggelam di Sungai
- Wacana TNI akan Membentuk Satuan Antariksa, Ini Tanggapan Pakar Pertahanan
- KPK Panggil Ketua DPRD Semarang Jadi Saksi Korupsi Pemkot
- Direktur Kementerian ESDM Diperiksa KPK
Advertisement
Jemparingan Jadi Potensi Wisata Kebudayaan di Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Terkait Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Eko Darmanto, Polisi Periksa 17 Saksi
- Tegas! Delegasi Indonesia Walkout Saat Netanyahu Hendak Berpidato di Forum PBB
- Markas Hizbullah di Beirut Lebanon Dibom Israel
- 11 Tewas dan 3 Lainnya Luka-luka Akibat Longsor Tambang Emas Solok di Padang
- Sedikitnya 26 Tewas Akibat Badai Helene yang Melanda Amerika Serikat
- Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan TNI Angkatan Laut
- BRIN Kembangkan Biopestisida Ramah Lingkungan
Advertisement
Advertisement
