Advertisement
Tiga Ribu Lebih WNI Terjerat Online Scam Sejak 2021
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 3.428 kasus WNI terjerat online scam sejak 2021. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari jumlah tersebut, 40% di antaranya merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Sejak 2021 tercatat 3.428 kasus WNI terjerat online scam, yang mayoritas masih terpusat di kawasan Asia Tenggara, dan angka ini terus meningkat tajam setiap tahunnya, di mana 40 persen di antaranya merupakan kasus TPPO," katanya, dalam acara Hassan Wirajuda perlindungan WNI Award (HWPA) di Jakarta, dikutip Minggu (28/4/2024).
Adapun, Retno menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu jumlah kasus WNI yang berada di luar negeri kian meningkat. "Pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 35.149. Jumlah ini melonjak lebih dari 50 persen menjadi 53.598 kasus pada tahun 2023," ujarnya.
Advertisement
Selain jumlah kasus, menurutnya kondisi dunia kian diwarnai berbagai dinamika, mulai dari bencana alam, konflik bersenjata, hingga perkembangan modus kejahatan transnasional yang semakin canggih.
Ia menjelaskan sepanjang 2023, repatriasi 1.119 WNI berhasil dilakukan dari berbagai situasi darurat, termasuk dari zona konflik dan bencana alam, termasuk gempa Bumi dahsyat di Turki dan Suriah, serta konflik di Sudan dan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Selain itu, juga terdapat peningkatan tren di kawasan, seperti perekrutan pekerja, termasuk WNI yang bekerja di perusahaan judi online dan online scam di Asia Tenggara.
BACA JUGA: Polres dan Pemkab Bantul Gelar Nobar Piala Asia, Panitia: Sudah Izin MNC
Adapun hal itu menurutnya menjadi titik awal eksploitasi tenaga kerja, termasuk dari Indonesia, hingga munculnya indikasi TPPO. "Penting bagi kita untuk bekerja sama dan memastikan agar kawasan kita tidak menjadi safe haven bagi para pelaku TPPO," ucapnya.
Meski begitu, menurutnya perlindungan WNI tidak terbatas pada penanganan dan penyelesaian kasus, tetapi harus juga menjangkau aspek pencegahan. Dia mengatakan bahwa proses di hilir dilakukan dengan kolaborasi erat Pusat dan Perwakilan RI beserta insan perlindungan dalam penyelesaian kasus, fasilitasi repatriasi, evakuasi dari daerah konflik, maupun fasilitasi layanan kesehatan dan psikologi.
"Di saat yang sama, proses di hulu juga perlu kita perkuat. Di antaranya, melalui edukasi publik terkait proses migrasi yang aman, program penyiapan keberangkatan calon PMI yang tepat guna, koordinasi intensif antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta kolaborasi lembaga non-pemerintah," katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
Advertisement
Long Weekend, Saatnya Liburan! Ini Dia Rekomendasi Tempat-Tempat Wisata Seru di Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 13 Bandara Layani Angkutan Haji 2024, Begini Kesiapannya
- Gus Halim Yakin Prabowo Punya Komitmen Tinggi Majukan Desa
- Kecelakaan Bus di Subang, Korban Meninggal Dunia Jadi 11 Orang
- Evakuasi Pelajar SMK Lingga Kencana Depok, Pemkot Kirim Ambulans dan Mobil Jenazah
- Korban Meninggal Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana Depok Capai 11 Orang, Daftar Korban dan Kronologinya
- BMKG Prediksi Jogja dan Sebagian Ibu Kota Provinsi Lainnya Diguyur Hujan Ringan Hari Ini
- Jemaah Haji Dilarang Selundupkan Air Zamzam, Bisa Terkena Sanksi atau Denda
Advertisement
Advertisement