Bos Summarecon Diduga Beri Rp1,5 Miliar untuk Urus SHGB
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. – Antara/Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA—Tren kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konsitusi (MK) membaik dan naik tajam hingga angka 73% berdasarkan hasil survei nasional yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.
Survei tentang persepsi publik ini dilakukan menjelang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024) besok.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa tren kepercayaan publik terhadap MK naik jika dibandingkan dengan saat mengeluarkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres pada Oktober 2023 silam.
“[Tingkat kepercayaan publik terhadap] MK ini sempat turun Oktober lalu, pada angka 60-an%. Sekarang sudah 73%,” katanya dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Burhanuddin menjelaskan, kenaikan persentase ini didorong oleh sejumlah putusan MK yang dinilai positif di mata publik dalam beberapa waktu terakhir.
Di antaranya adalah putusan MK yang melarang jaksa agung berasal dari partai politik, peninjauan ulang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%, hingga penataan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
BACA JUGA: RSUD Panembahan Senopati Bantul Segera Diperluas Menggunakan Tanah Kas Desa
“Kemudian juga transparansi MK terkait sidang PHPU [perselisihan hasil pemilihan umum] ini juga saya kira membantu MK memulihkan kepercayaan terhadapnya, terutama pasca-babak belur setelah mengeluarkan putusan nomor 90 yang dipersoalkan banyak orang,” katanya.
Dia merujuk pada putusan nomor 90 yang dianggap memuluskan langkah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Adapun, pihaknya melakukan survei nasional ini pada 4-5 April 2024 lalu. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler.
Indikator Politik Indonesia memilih sampel melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1.201 responden. Jumlah ini diklaim mencakup sekitar 83% dari total populasi nasional.
Sementara itu, margin of error survei ini diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi simple random sampling. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
MRS 2026 putaran empat menjadi uji coba perangkat elektronik Sirkuit Mandalika sekaligus menjaga grip lintasan menjelang MotoGP Indonesia 2026.
AJI Yogyakarta mendesak perusahaan media memperkuat SOP keselamatan jurnalis, termasuk pelatihan, APD, mitigasi, komunikasi, dan evakuasi.
Turnamen Biliar Joglosemar 2026 mempertemukan insan pers Jogja, Solo, dan Semarang sebagai persiapan menuju Porwanas 2027.
Basarnas mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.