Advertisement
Palestina Tinjau Ulang Hubungan Bilateral dengan AS usai Hak Veto di PBB
Presiden Palestina Mahmoud Abbas - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Palestina akan meninjau ulang kebijakannya terhadap Amerika Serikat menyusul veto Gedung Putih yang menganulir negaranya menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini.
Hal itu ditegaskan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. "Otoritas Palestina akan meninjau kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan rakyat kami, tujuan kami, serta hak-hak kami,” kata Abbas kepada kantor berita Palestina WAFA, dikutip Minggu (21/4/2024)
Advertisement
BACA JUGA: Arab Ikut Kecam Hak Veto AS yang Menentang Keanggotaan Palestina di PBB, Ini Alasannya
Menurut kantor berita Rusia, Sputnik, yang mengutip berita WAFA dari Tunis, ibu kota Tunisia, Presiden Abbas mengatakan veto AS terhadap permohonan keanggotaan tetap Palestina di PBB itu merupakan "agresi terang-terangan terhadap hak, sejarah, negeri, dan kesucian rakyat Palestina".
Veto AS terhadap upaya Palestina mendapatkan keanggotaan penuh PBB dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 18 April 2024, itu, juga menantang hasrat masyarakat internasional, katanya.
“Saat dunia menyetujui penerapan hukum internasional dan mendukung hak Palestina, Amerika terus mendukung pendudukan, dan menolak untuk memaksa Israel menghentikan perang genosidanya," kata Presiden Abbas.
Sebaliknya, AS justru memasok senjata dan dana ke Israel untuk digunakan membunuhi anak-anak Palestina dan menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina, katanya.
Utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan AS nyaris sepenuhnya terasingkan selama pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada 18 April itu.
Sebanyak 12 negara lainnya mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, sedangkan Inggris dan Swiss abstain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Advertisement
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- PDIP DIY Matangkan Pola Kaderisasi Lewat Workshop Ideologi
- Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Dukung Tedjowulan Kelola Keraton Solo
- Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
- Status PBI Dinonaktifkan, Pasien Cuci Darah Kehilangan Akses Layanan
- Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
- Menbud Tetapkan 5 Desa Penerima Apresiasi Desa Budaya 2025
- Data Modal Asing Tak Lagi Dirilis BI, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
