Bahlil Sebut Investasi Asing dan Dalam Negeri Masuk IKN Capai Rp50 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp50 triliun.

Menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD mengenai minimnya investasi di IKN saat Debat Cawapres 2024 pada Jumat (22/12/2023), Menteri Bahlil menegaskan hingga saat ini sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di IKN, termasuk perusahaan dari luar negeri yang nilainya investasinya mencapai Rp50 triliun.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun," kata Bahlil saat menghadiri simposium bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Bahlil menjabarkan investasi asing tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti perhotelan, mal, sarana pendidikan, dan rumah sakit.

Meski demikian, kata dia, investasi asing tersebut baru akan masuk pada kluster kedua setelah semua infrastruktur penunjang sudah selesai.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Korupsi Bikin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tak Tembus 7%

Pakar: Mahfud MD Paling Piawai Kendalikan Ekspresi Emosi di Debat Cawapres

Mahfud MD Sebut Pertanyaan Gibran Terkait Carbon Storage di Debat Cawapres Tak Relevan

"Itu infrastrukturnya harus diselesaikan dahulu. Jadi, kluster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dalam negeri, mereka (investasi asing) masuk di kluster kedua," katanya.

Selain investasi dari negara luar, IKN juga dikatakannya diminati oleh investor dari dalam negeri. Tercatat beberapa perusahaan besar seperti Mayapada dan Agung Sedayu Grup telah menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara.

"Memang benar ada Agung Sedayu Grup, Mayapada. Agung Sedayu bahkan sudah 40—50 persen (progres pembangunan, red.) hotel bintang lima. Kemudian ada juga rumah sakit dan sport center," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan IKN berasal dari APBN dengan total nilai investasi Rp400 triliun—Rp560 triliun, tergantung pada seberapa besar kenaikan inflasinya.

"Nah, dari total itu 20 persen dibiayai APBN, dan itu dilakukan bukan 1 tahun 2 tahun, melainkan 15 sampai 20 tahun sisanya itu investasi," ujar dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara