Advertisement
Kemendagri Berharap 2024 Semua Daerah Miliki TPAKD
Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan. - instagram ditjenbinakeuda
Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam usaha mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya itu dengan menggelar Webinar Series Keuda Update Ke-43 bertajuk Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi TPAKD di Jakarta, Jumat (1/12).
Advertisement
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memandang pentingnya sinergi dan kerja sama dalam penguatan perekonomian daerah.
"Acara ini sebagai wujud dari kebersamaan kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Capacity Building TPAKD ini merupakan salah satu wujud nyata kebersamaan kita dalam mengimplementasikannya," kata Maurits dalam keterangannya di Kupang, Sabtu.
Maurits menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, menteri dan pemimpin lembaga tinggi negara, serta para gubernur, bupati/wali kota yang telah satu persepsi dan bersinergi dalam usaha percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: OJK dan TPAKD DIY Gelar Rakorda, Bahas Inklusi Keuangan 2024
Ia menjelaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkomitmen dan konsisten aktif terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional untuk menjaga serta mempercepat pergerakan roda perekonomian. Dalam hal ini, Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD.
"Sejak dibentuknya TPAKD pada tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 1 November 2023, telah terbentuk 511 TPAKD terdiri atas 34 TPAKD tingkat provinsi dan 477 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Besar berharapan kami TPAKD akan terbentuk di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2024 sebagaimana target dalam Roadmap TPAKD 2021—2025," terangnya.
Guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, Maurits menegaskan bahwa TPAKD harus mampu menumbuhkan sinergi yang positif antarpemangku kepentingan di daerah. Selain itu, juga mampu mendorong kemandirian serta pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
- Soal Ritel Besar, Kemenko PM Susun Pemerataan Rantai Bisnis yang Adil
Advertisement
Terbitkan Buku, GKR Hemas Dorong Penguatan DPD dan Otonomi Daerah
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- 81.100 WNA Masuk ke DIY Sepanjang 2025, Lalu Lintas di YIA Meningkat
- Sejumlah Anggota Polda Metro Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
- Anton Fase Pulih dari Cedera, Berpotensi Perkuat PSIM Jogja vs Persik
- Jumlah Penerima MBG Sentuh Angka 40 Juta di Akhir Oktober 2025
- Droping Air Bersih di Gunungkidul Dihentikan
- Masyarakat Diimbau Tak Tergiur Tawaran Lowongan Kerja di Medsos
- KPK Sita Mata Uang Asing di Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Advertisement
Advertisement



