Advertisement
Sandiaga Uno Tegaskan PPP Ingin Kadernya Jadi Cawapres untuk Ganjar
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP VI di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menegaskan pihaknya ingin agar kader PPP ikut berlaga pada Pilpres 2024.
Sandi menyatakan itu usai pengurus Bappilu PPP mengadakan rapat koordinasi di Aula Masjid At-Taqwa, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (27/8/2023) sore.
Advertisement
"Tadi juga disampaikan keinginan para kader agar PPP ikut dalam prosesi pilpres sesuai dengan keputusan rapimnas dan itu tadi ditegaskan, dan nanti akan disampaikan oleh bapak Plt Ketum [Muhamad Mardiono] bahwa sesuai dengan rapimnas PPP, mengusung bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan bacawapresnya juga dari PPP itu tadi ditegaskan untuk diperjuangkan," jelas Sandi usai rapat.
BACA JUGA : Pagi Ini Anies dan Tim 8 Temui Ketua Majelis Syuro PKS
Sesuai rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP beberapa waktu lalu, Sandi memang didorong untuk jadi cawapres untuk Ganjar di Pilpres 2024. PPP pun kini akan lebih serius mewujudkan target itu.
Apalagi, lanjut Sandi, pendaftaran capres-cawapres ke KPU dibuka pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
"Terakhir, kita hanya punya waktu kurang dari 60 hari untuk penentuan capres dan cawapres, dan kurang dari 180 hari untuk 14 Februari [hari pemungutan suara]. Oleh karena itu, mesin PPP sekarang sudah masuk gigi tiga dan kita akan tingkatkan akselerasi," ujar Sandi.
Lebih lanjut, Sandi mengatakan PPP masih serius menjalin kerja sama politik dengan PDIP untuk dukung Ganjar sebagai capres. Dalam rapat koordinasi Bappilu PPP kali ini, Sandi mengaku tak ada pembicaraan untuk memasangkan dirinya dengan tokoh lain selain Ganjar di Pilpres 2024.
BACA JUGA : Presiden PKS Bicara Soal Cawapres Anies: Sangat Mungkin dari Luar Partai Koalisi
"Tidak ada alternatif. Kita terikat kerja sama politik, kita tidak membicarakan alternatif kita fokus kepada kerja sama politik yang sudah ditandatangani," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Advertisement
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Advertisement
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Viral Kebakaran Lahan di Area Bandara Kertajati, Begini Kondisi Terkini
SBY Temui Jokowi Ditengah Isu Reshuffle Kabinet
Advertisement
Kunjungi Prabowo, PP Pemuda Muhammadiyah Membahas Sejumlah Isu
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Penutupan Selokan Mataram, Dinas Pertanian DIY Berupaya Minimalkan Dampak
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
