Advertisement
5 Poin Penting Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang Disoroti Apindo

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, memberikan catatan berupa lima poin atas kewajiban parkir hasil ekspor yang mulai berlaku per 1 Agustus 2023.
Shinta menyoroti hal-hal yang lebih kepada teknis pelaksanaan dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Advertisement
Pertama, pihaknya perlu melihat apakah waktu tiga bulan yang diwajibkan untuk memindahkan escrow dan DHE tersebut realistis dilakukan atau tidak di lapangan karena tergantung pada skala dana yang dipindahkan dan aktifitas perdagangan masing-masing.
BACA JUGA: Kenapa Investor Ogah Masuk Kawasan Industri di Jawa Tengah? Ini Penjelasan Apindo
“Kalau tidak memungkinkan selesai dalam 3 bulan, kami harap pemerintah bisa memberikan toleransi perpanjangan sesuai kebutuhan agar tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha dan eksportir,” kata Shinta, Jumat (14/7/2023).
Kedua, Shinta berharap pemerintah mempersiapkan institusi perbankan dan pembiayaan ekspor yang akan menjadi sarana penempatan DHE.
Pasalnya jika ingin berjalan dengan lancar, produk perbankan atau simpanan harus menyiapkan strategi yang kompetitif dari segi bunga maupun layanan transaksi bagi para eksportir yang akan memarkirkan hasil ekspornya minimal 3 bulan.
"Hal terpenting, bagaimana perbankan memberikan kemudahan transaksi yang efisien bagi eksportir untuk melakukan perdagangan luar negeri, karena perdagangan dilakukan dengan dolar, bukan rupiah," ujarnya.
Ketiga, mengingat beleid baru saja diteken Jokowi pada 12 Juli 2023, Apindo akan mencermati aturan teknis terkait dengan kewajiban mengendapkan dana DHE selama 3 bulan tersebut dengan minimal dana sebesar 30 persen yang ditempatkan dalam instrumen keuangan Indonesia.
Perputaran dana ekspor juga bisa masuk kapan saja dengan frekuensi yang tidak hanya 1-2 kali sebulan dan perusahaan juga umumnya menggunakan akun bank yang sama untuk keperluan usaha lain.
“Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan untuk pembiayaan impor atau kebutuhan usaha lain, pelaku usaha tidak bisa menarik dana karena terbentur batas minimum ini,” ucap Shinta.
Keempat, belum ada batasan yang jelas terhadap pernyataan Pasal 9 beleid teranyar itu. Bila dibiarkan, pasal tersebut berpotensi menjadi grey area dan berpotensi dieksploitasi dan merugikan pemilik dana.
“Dalam hal terjadi permasalahan stabilitas makroekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, dapat dilakukan konversi atas DHE SDA yang ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,” demikian bunyi Pasal 9 beleid tersebut.
Kelima, CEO Sintesa Group tersebut meminta sanksi administratif yang diberikan dalam bentuk penangguhan izin ekspor agar tidak menghentikan izin ekspor secara permanen.
“Ini akan kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, tidak semua DHE SDA wajib diparkirkan minimal 3 bulan, hanya DHE yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$250.000 atau ekuivalennya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement