Kisruh Nasdem Indramayu Soal Mahar Rp3,5 Miliar, Begini Penjelasan DPP NasDem

Harianjogja.com, JAKARTA–DPP Partai NasDem membantah partainya memberlakukan mahar politik dalam penentuan nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.

Sebagai informasi, ratusan kader Partai NasDem di Indramayu dikabarkan mengundurkan diri karena ada praktik mahar politik.

Ketua DPD NasDem Indramayu Yosef Husen Ibrahim menyatakan sempat diminta Rp3,5 miliar agar bisa menempati nomor urut 2 bacaleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII.

BACA JUGA: Caleg Gerindra Titiek Soeharto Dapat Nomor Urut 1, Golkar: Kami Tak Gentar

Akibatnya, Ibrahim dan para loyalisnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai NasDem. Bahkan mereka sempat melakukan protes dengan mencopot atribut partai seperti kaos dan stiker mobil dengan logo Partai NasDem.

“Hal tersebut tidak benar. Partai NasDem tidak pernah meminta mahar kepada calegnya. Jika pun ada, siapa? Tinggal disebutkan, kita pasti akan tindak, yang jelas tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Dia mengatakan, DPW Partai NasDem Jawa Barat juga memberikan klarifikasi terkait isu tersebut pada Selasa (13/6/2023) siang. Menurut Tobas, berdasarkan hasil penelusuran Ibrahim memang sudah berpindah ke partai politik lain.

Oleh sebab itu, dia curiga ada maksud tersembunyi dari aksi Ibrahim dan para loyalisnya yang melakukan aksi pencopotan atribut partai sehingga sempat viral di media sosial.

“Ketika sudah berpindah partai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini, apakah ada maksud di balik itu? Apakah ada maksud politis dan sebagainya? Nanti kita bisa telusuri lebih lanjut dan kita lihat nanti perjalanan berikutnya,”  jelasnya.

BACA JUGA: Kaesang Menuju Depok 1, Jokowi Bangun Dinasti Politik?

Diberitakan sebelumnya, Ibrahim menjelaskan permintaannya untuk mendapatkan nomor urut 1 sebagai caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VIII ditolak oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Dia mengaku malah diminta menyiapkan sejumlah uang untuk memperoleh nomor urut 2.

“Di saat kami mempertanyakan tentang masalah nomor urut 3, di saat itu, DPW melakukan rapat dan memutuskan saya dipindahkan ke posisi nomor urut 2 dengan syarat Rp3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasi,” kata Ibrahim.

Lebih lanjut, dia mengklaim terdapat ratusan kader DPD NasDem Indramayu yang mengundurkan diri karena masalah mahar tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com