Advertisement
Pakar UGM Mengapresiasi Sikap Jokowi Pastikan Pemilu 2024 Jujur dan Adil
Jokowi / Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja Nyarwi Ahmad menyebut sikap dan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil perlu diapresiasi.
"Niatan baik presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ujar Nyarwi dalam keterangan tertulis Humas UGM di Jogja, Rabu (31/5/2023).
Advertisement
Bagi Nyarwi, keinginan Presiden Jokowi agar Pemilu 2024 dapat berlangsung secara demokratis dan jurdil merupakan hal yang wajar.
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat, ujar dia, menunjukkan bahwa presiden masih berkomitmen kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menyadari komitmen semacam itu dalam beberapa tahun terakhir diragukan oleh banyak kalangan.
Sebagai kepala negara, lanjut Nyarwi, Presiden Jokowi memiliki sumber daya memadai untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia agar naik kelas.
Dia menilai jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi atau penurunan demokrasi di sejumlah negara demokrasi beberapa tahun terakhir bisa terjadi di Indonesia.
BACA JUGA: Libur Sekolah, Banyak yang Ingin ke Jogja, PHRI Targetkan Okupansi 100%
Karena itu, selain memastikan Pemilu 2024 berlangsung jurdil, Presiden Jokowi diharapkan menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimiliki untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan tersebut.
"Jika hal ini mampu diwujudkan tentu akan menjadi legacy luar biasa dari Presiden Jokowi di periode kedua masa jabatannya," kata Nyarwi.
Sekali lagi, kata Nyarwi, adalah wajar jika Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menginginkan agar Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kompolnas lewat Revisi Perpres
Undang-Undang ASN Disahkan DPR Hari Ini
Kunjungan Kerja ke Spanyol, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Advertisement
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
Advertisement
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Advertisement
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Cegah Perundungan di Kalangan Pelajar SMP, Disdikpora Kulonprogo Bakal Libatkan Polisi
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
