Advertisement
Korupsi Pemeliharaan SSA Bantul, Pengacara Pertanyakan Soal Tersangka Lain

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Berkas perkara kasus korupsi pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SSA) dengan tersangka BNE sudah dinyatakan lengkap alias P21. Namun demikian, masih ada sejumlah kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum tersangka.
Pelimpahan berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul, Selasa (30/5/2023). Dengan pelimpahan tahap 2 ini maka status kasus berubah dari penyidikan dilanjutkan pada penuntutan. "Berkas sudah dinyatakan lengkap [P21]," kata Kuasa Hukum tersangka Andhika Dian Prasetyo SH di LP Wirogunan, Jogja.
Advertisement
BACA JUGA: Kasus Korupsi Perawatan SSA Bantul Dinyatakan P21, Tersangka Segera Disidang
Kendati demikian, ada sejumlah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan SSA tersebut. Menurut Andhika, BNE berstatus sebagai ASN yang melakukan tindakan sesuai arahan pimpinan. "Bisa jadi tidak bergerak sendiri," katanya.
Kejanggalan lain yang diutarakan, BNE memiliki anak buah karena dia menjabat sebagai kepala seksi (Kasi) yang saat itu mengampu tentang pemeliharaan SSA. Menurutnya, tidak mungkin jika BNE ada kebutuhan seperti pembersih atau yang lainnya melakukan sendiri.
"BNE melakukan itu pasti karena perintah pimpinan, ia juga memerintahkan bawaannya. Tapi yang kami garis bawahi sampai hari ini kenapa penetapan tersangka hanya BNE, kenapa tidak ada tersangka lain?," terangnya.
Andhika juga menyinggung selain pimpinan BNE dan staff, juga ada bendahara dimana bendahara lah yang justru memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang. "Kenapa hanya kilen kami aja yang jadi tersangka," jelasnya.
Menurutnya, selama ini sudah banyak saksi yang dimintai keterangan tetapi tidak ada peningkatan dari status hukum mereka. Andhika yakin dalam melaksanakan pekerjaannya, BNE tidak bekerja sendiri.
Artinya, lanjut Andhika, kalau ada kesalahan pastinya dilakukan juga dengan beberapa orang termasuk atasannya. "Apa yang dilakukan BNE itu kerja tim. Saat menjabat sebagai Kasi, pastinya arahan atau supervisi dari dari atasan namun justru seolah-olah hanya sendirian [jadi tersangka]," ujarnya.
Hal yang menganggal lainnya, lanjut Andhika, seharusnya dari inspektorat Bantul melakukan investigasi terlebih dahulu terkait kasus ini. Namun demikian, ia mendapat informasi jika belum ada tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat.
BACA JUGA: Kasus Korupsi SSA Bantul, Pengacara Bagus Singgung Keterlibatan Pihak Lain
"Saksi yang sudah diperiksa ada 55 orang, dari bawahan BNE, vendor, toko-toko. Ada juga penyedia jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan Stadion ini," ungkapnya.
Andhika juga menyinggung soal restoratif justice bagi BNE, di mana status tersebut bisa ditawarkan ketika kerugian negara di bawah Rp500 juta. Namun belum ada tawaran sampai saat ini. "Kerugiannya kasus ini hanya Rp 170 juta. Menurut kami layak untuk dilakukan restoratif justice," tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul menyebut berkas kasus korupsi dana perawatan SSA Bantul dengan tersangka BNE sudah dinyatakan lengkap atau P21. "Berkas sudah lengkap atau P21," kata Kepala Kejari Bantul Farhan, Selasa (30/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tanah Longsor di Jalan Raya Jalur Cangar-Pacet Mojokerto Menimpa Kendaraan, 10 Orang Meninggal Dunia
- Mgr. Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang Wafat, Presiden Melayat ke Katedral Jakarta
- Arus Balik, 16.700 Orang Telah Tiba di Stasiun Gambir
- Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kembali Dibuka
- Jembatan Penghubung Antarkampung di Klaten Ambrol
Advertisement

H+4 Lebaran, Ribuan Kendaraan Memadati Area Pintu Tol Jogja-Solo Ruas Tamanmartani Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Putusan Pemakzulan Presiden Korea Selatan, Ribuan Personel Polisi Diturunkan
- Ini Prediksi Puncak Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung
- Surya Paloh Ungkap Alasan Kader NasDem Tak Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
- Satu Orang Ditemukan Tewas, Tim SAR Terus Evakulasi Korban Bencana Tanah Longsor di Pacet, Begini Kronologinya
- Istana Klaim Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Trump
- Kades Minta THR Rp165 Juta, Pemkab Bogor Berjanji Bakal Tindak Sesuai Aturan
- Pemerintah Pastikan Kesiapan Menyambut Arus Balik Lebaran 2025
Advertisement
Advertisement