Advertisement
Soekarno Bekerja Sama dengan PKI, Megawati Membantah
Megawati Soekarnoputri. - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan tidak mungkin Proklamator RI Soekarno dianggap bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi Ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu.
Advertisement
Mulanya Megawati mengomentari Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Soekarno melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September (G30S) PKI. Peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003.
Megawati menjelaskan bahwa Soekarno sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1963.
"Kalau dengan TAP MPR itu dianggapnya bapak saya itu ada indikasi kerja sama dengan PKI, pusing saya. Dia presiden seumur hidup," kata Megawati.
BACA JUGA: Pekan Depan, Satpol PP DIY Akan Segel Lagi Bangunan Ilegal di Lahan Tanah Kas Desa
Menurut Megawati, tak logis mengaitkan Soekarno dengan PKI. Pasalnya, Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan. Sementara itu saat G-30-S/PKI berlangsung kekuasaan dipegang oleh Soekarno.
"Dia presiden seumur hidup dibilang mau melakukan tindakan (makar), padahal PKI 'kan mau mengambil kekuasaan. Logis apa tidak? Menurut saya tidak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Megawati, dengan diangkatnya Bung Karno sebagai pahlawan nasional, tuduhan bahwa Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya gugur secara hukum.
Merujuk Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan.
Syaratnya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, dan setia, dan tidak pernah mengkhianati bangsa.
"Bung Karno sudah jadi pahlawan, seorang pahlawan, salah satu syarat yang utama tidak boleh berkhianat," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Advertisement
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Advertisement
Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
Banjir 70 Cm di Kaligawe Semarang Lumpuhkan Jalur Pantura
Pemerintah Pastikan TPA Jatiwaringin Jadi Lokasi PSEL Tangerang
10 Orang Diduga KKB Ditangkap dan Menjalani Proses Hukum
Polisi Beberkan Kronologi Warga yang Ditembak Begal di Jakbar
Advertisement
Penyidik Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai terkait Korupsi POME
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- 5 Platform Trading Leverage Crypto Indonesia
- Jadwal SIM Keliling di Bantul Hari ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Tarif dan Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA Jogja
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
