Advertisement
Tok! Putusan PN Jakpus tentang Penundaan Pemilu 2024 Dibatalkan Pengadilan Tinggi DKI
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memutuskan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Ketua Majelis Hakim, Sugeng Riyono mengatakan bahwa atas putusan ini putusan PN Jakpus tentang gugatan Partai Prima untuk penundaan Pemilu 2024 dibatalkan. "Mengadili, menerima permohonan banding pembanding. Membatalkan putusan PN Jakpus nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 2 maret 2023,” kata Sugeng di PT DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Advertisement
Sebelumnya, KPU resmi mengajukan banding terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst atas gugatan Partai Prima.
Komisioner KPU Affifudin mengatakan bahwa yang dilakukan KPU sebagai bentuk keseriusan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima. “Ini (banding) bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi gugatan yang diajukan oleh Partai Prima,” kata Affifudin dalam keteranganya, Jumat (10/3/2023).
Sekadar informasi, PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima.
Partai Prima melayangkan gugatan perdata ke KPU di PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan karena KPU tak meloloskan mereka dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
Akibatnya, mereka meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Dalam amar putusannya pada Kamis (2/3/2023), PN Jakpus kemudian menerima gugatan Partai Prima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
Advertisement
KPK: Dugaan Korupsi di Antam Berawal dari Mesin Rusak
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini, Termasuk DIY
KPK Geledah Rumah Tenaga Ahli DPR RI Terkait Korupsi CSR BI
Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren
Advertisement
Salah Tangkap, Polisi Didesak Bongkar Iskandar Sosok Bos Judi Online
Sanae Takaichi, Wanita Pertama Jabat Perdana Menteri Jepang
Kepatuhan PPTS Dibutuhkan dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
Museum Vatikan Tingkatkan Keamanan Pasca-Perampokan Museum Louvre
Upaya P Diddy Batalkan Vonis 50 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi
Advertisement
CR450, Kereta Tercepat China, Pacu 453 km/jam & Pecahkan Rekor!
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
108 PNS di Sleman Berijazah SMP, 57 di Antaranya Ikut Kejar Paket C
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Hamas Berkomitmen Patuhi Gencatan Senjata, Israel Malah Melanggar
- Astra Motor Yogyakarta Laksanakan Program Donor Darah Rutin
- Daftar Proyek Infrastruktur Era Prabowo, Ada Tol Terpanjang di RI
- Pelaku Usaha Andalkan Analisis Data Saat Berjualan di TikTok Shop
- Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
- Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
- Masih ada 1.744 Kasus HIV di Kota Jogja, Layanan Pengobatan Dipermudah
Advertisement
Advertisement
