Advertisement
AHY Sebut Banyak Program Jokowi yang Grasa-grusu, Ini Contohnya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara Transformasi Jakarta 2017-2022: Gagasan, Narasi dan Karya di Graha Bhakti Budaya TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2022). JIBI - Bisnis/Akbar Evandio
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa banyak program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini dilakukan secara grasa-grusu atau tergesa-gesa.
AHY berpendapat, tata kelola pemerintahan yang baik tak lepas dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Advertisement
Meski begitu, dia merasa selama ini tata kelola pemerintahan Jokowi tak jalan dengan baik. Hal ini tercermin dari banyaknya program yang dijalankan secara terburu-buru.
"Kami cermati bahwa tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," ujar AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Dia mencontohkan, program food estate. Meski program itu sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah namun AHY berpendapat program itu mengabaikan banyak faktor ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya.
BACA JUGA: Tim Arkeolog Temukan Saluran Air Kuno di Situs Kraton Pleret
"Kedaulatan pangan seharusnya berorentasi pada pemberdayaan masyarakat serta tak mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat," jelasnya.
Tak hanya itu, AHY juga menyatakan buruknya tata kelola pemerintahan tercermin dari lahirnya aturan perundang-undangan yang tak sesuai dari norma hukum. Dia mencontohkan, UU Cipta Kerja.
"Kami mendengar kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya [UU Cipta Kerja] yang tak berpihak ke tenaga kerja tapi juga pembuatan aturannya secara grasa-grusu," ucapnya.
AHY pun merasa tak heran jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang inkonstitusional. Meski begitu, bukannya menghormari putusan MK, presiden malah merespons dengan jalan pintas.
"Bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan Undang-undang itu, pemerintah justru meresponsnya scara sepihak dgn mengeluarkan Perppu Ciptaker," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Bertemu Raja Yordania Abdullah II, Dorong Gencatan Senjata di Gaza
KemenP2MI Tangkap Calo Pekerja Migran Ilegal dan Amankan 6 Korban
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Narkotika 192 Kilogram di Aceh
Advertisement
Kereta Cepat Whoosh Angkut 341.100 Penumpang Selama Libur Lebaran 2025
Megawati dan Prabowo Agendakan Pertemuan Lanjutan
Advertisement
Tiga Polisi Diduga Melakukan Pungli kepada Tahanan di Polda Jateng
WNA Bikin Onar di Bali Tak Akan Diberi Ampun
Uskup Agung Jakarta Kunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK
KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti
Advertisement
Berita Pilihan
- KemenP2MI Tangkap Calo Pekerja Migran Ilegal dan Amankan 6 Korban
- Diperiksa KPK, Febri Diansyah Sebut Ditanya Soal Statusnya sebagai Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto
- Larangan Mendaki Gunung Merapi Wajib Ditaati, BPBD DIY: Jangan Coba-Coba Mempertaruhkan Nyawa
- WNA Bikin Onar di Bali Tak Akan Diberi Ampun
- Upaya Peredaran 192 Kilogram Sabu-Sabu Jaringan Internasional Digagalkan Polisi
Advertisement
Dosen UGM Lecehkan 13 Mahasiswi, Menteri PPPA Soroti Relasi Kuasa yang Menyimpang
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Suap Ketua PN Jaksel, Hardjuno: Perampokan Keadilan Paling Brutal
- 3 Hakim Tersangka Kasus Suap Perkara di PN Jakpus Jadi Tersangka
- Ratusan Mantan Pejabat Badan Intelijen Israel Mossad Keluarkan Petisi Akhiri Perang di Gaza
- Saat Kunker di Yordania, Prabowo Rayakan Ulang Tahun Seskab Teddy Indra Wijaya
- Bertemu Raja Yordania, Prabowo Bakal Tandatangani Sejumlah Kerja Sama
- Terkait Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Febri Diansyah
- Usai Lebaran, Jakarta Kembali Diserbu Pendatang, Ini Masalah yang Ditimbulkan
Advertisement
Advertisement
