Advertisement
Harta Rafael Alun Rp56,1 Miliar, Berapa Punya Jokowi dan Ma'ruf Amin?
Ini Perbandingan Harta Rafel Alun dan Eko Darmanto dengan Jokowi-Ma'ruf. Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin didampingi Mendagri Tito Karnavian, Gubernur dan Wagub Sulteng terpilih melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/06 - 2021) / Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal itu dipicu temuan harta kekayaan bernilai fantastis dua pejabat Kemenkeu yaitu Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.
Rafael, yang merupakan eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, memiliki harta senilai Rp56,1 miliar atau yang tercatat di LHKPN. Sementara itu, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp6,7 miliar (minus utang Rp9 miliar).
Advertisement
Atas temuan tersebut, tak mengherankan jika publik menyoroti harta kekayaan para pejabat lainnya, termasuk LHKPN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Dilansir dari laman LHKPN KPK, Jokowi tercatat memiliki harta sebesar Rp71,4 miliar atau Rp71.471.446.189 per laporan pada 24 Februari 2022. Harta kekayaan tersebut naik dari periode 2021 yakni Rp63,6 miliar.
Baca juga: 8 Jam Lebih Diperiksa KPK, Eks Kepala Bea Cukai Jogja: Saya Tidak Bermaksud Pamer Harta
Jokowi tercatat memiliki 20 tanah dan bangunan yang tersebar di daerah Solo dan Jakarta Selatan dengan nilai Rp59.445.696.000. Untuk kendaraannya, Jokowi melaporkan tujuh mobil dan satu sepeda motor dengan total nilai Rp467 juta.
Kemudian harta bergerak lain sebesar Rp356.950.000 dan harta berupa kas dan setara kas senilai Rp11.511.130.292. Kekayaan tersebut dikurangi utang sebesar Rp309.330.103.
Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin memiliki harta kekayaan senilai Rp12,7 miliar atau Rp12.704.925 per laporan pada 8 Maret 2022. Berbeda dengan Jokowi, harta Ma'ruf justru menurun sekitar Rp1,8 miliar dari tahun sebelumnya.
Ma'ruf Amin melaporkan kepemilikan 10 aset tanah dan bangunan di Depok dengan nilai sekitar Rp7,4 miliar. Kemudian dia memiliki alat transportasi dan mesin Rp577 juta yakni mobil Honda CRV Prestige tahun 2021. Kekayaan lainnya terdiri dari harta bergerak dengan nilai Rp256 juta dan kas setara kas Rp4,4 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
13 SMP Negeri di Kulonprogo Tidak Mampu Penuhi Daya Tampung Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
- Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Advertisement
