Advertisement
Tilang Elektronik Bikin Kepatuhan Warga Menurun, Polda Jateng Berlakukan Tilang Manual
Ilustrasi kamera CCTV Electonic Traffic Law Enforcement (ETLE). - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG—Polda Jawa Tengah atau Jateng menyebut kepatuhan masyarakat dalam berkendara atau menjalankan tata tertib lalu lintas menurun setelah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.
Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol. Agus Suryo Nugroho, mengatakan kepatuhan masyarakat terkait aturan atau tata tertib berkendara menurun, terutama perdesaan.
Advertisement
“Kalau di perkotaan, kepatuhan masyarakat meningkat luar biasa karena fasilitas ETLE lengkap. Tapi di daerah-daerah, karena enggak ada ETLE, mereka ya tenang saja. Dikira lalu lintas tidak boleh tilang, padahal boleh,” kata Agus, Jumat (6/1/2023).
Pelanggaran berkendara yang banyak dilakukan, terang Agus, yakni pengendara tidak menggunakan helm ketika di jalan raya. Kemudian pelat nomor kendaraan dicopot untuk menghindari ETLE.
BACA JUGA: Pemkab Sleman Panggil Pengembang Perumahan di Lokasi Longsor yang Tewaskan 2 Warga
“Nomor dilepas untuk menghindari ETLE. Justru jadi tidak patuh dan malah jadi pelanggaran yang lain,” terangnya.
Sistem penindakan dengan memberikan surat bukti pelanggaran atau tilang manual kembali diberlakukan. Hal ini agar sistem ETLE atau tilang elektronik dengan tilang manual berjalan selaras.
“Tapi pelanggaran ETLE akan tetap dijadikan prioritas,” sambungnya.
Agus menyampaikan penindakan tilang yang masih dilakukan secara manual adalah pelanggaran overload dan tata cara membawa muatan. Hal ini mengingat pada ETLE tidak dapat menangkap pelanggaran tersebut.
“Kemudian pelanggaran seperti tidak membawa SIM [surat izin mengemudi], ETLE kan tidak bisa melakukan itu. Sehingga perlu dilakukan penindakan hukum tilang dengan manual,” bebernya.
Sebelumnya, Polda Jateng sudah mulai memberlakukan penindakan melalui pemberian surat tilang secara manual di wilayahnya per Januari ini. Meski demikian, penindakan dengan sistem ETLE tetap dijadikan prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
