Pemerintah Siapkan Dana Rp2,67 Triliun untuk Kartu Prakerja 2023

Harianjogja.com, JAKARTA– Pemerintah resmi melanjutkan program Kartu Prakerja dengan skema baru pada 2023. Anggaran yang disiapkan pada tahap awal sebesar Rp2,67 triliun untuk 595.000 penerima program. Meski demikian, anggaran tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp18 triliun. 

“Program ini dilanjutkan di 2023 dengan skema baru, sekali lagi bukan semi bansos, tetapi skema yang diatur dalam Perpres 113/2022, total anggaran Rp2,67 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers, Kamis (5/1/2023).

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta peserta penerima Kartu Prakerja. Maka dari itu, pemerintah masih memerlukan tambahan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk 405.000 peserta.

Perlu diketahui, ada sejumlah penyesuaian program pada tahun ini. Selain ada perubahan skema dan besaran anggaran, pelatihan yang dilakukan tak hanya melalui online, namun juga offline, dan campuran. Total waktu pelatihan ditingkatkan menjadi 15 jam dari sebelumnya 6 jam. 

BACA JUGA: Banyak SPBU Dijual, Segini Kisaran Harganya, Berminat?

Untuk tahap awal, pelatihan offline akan dilakukan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang diterima  ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.

Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.

Lantaran skema telah diubah dari bansos ke normal, maka Airlangga mempersilahkan penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, hingga PKH untuk mengikuti program Kartu prakerja.

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk re-skilling bukan bansos lagi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com