Advertisement
Pemerintah Siapkan Dana Rp2,67 Triliun untuk Kartu Prakerja 2023

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pemerintah resmi melanjutkan program Kartu Prakerja dengan skema baru pada 2023. Anggaran yang disiapkan pada tahap awal sebesar Rp2,67 triliun untuk 595.000 penerima program. Meski demikian, anggaran tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp18 triliun.
“Program ini dilanjutkan di 2023 dengan skema baru, sekali lagi bukan semi bansos, tetapi skema yang diatur dalam Perpres 113/2022, total anggaran Rp2,67 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers, Kamis (5/1/2023).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta peserta penerima Kartu Prakerja. Maka dari itu, pemerintah masih memerlukan tambahan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk 405.000 peserta.
Perlu diketahui, ada sejumlah penyesuaian program pada tahun ini. Selain ada perubahan skema dan besaran anggaran, pelatihan yang dilakukan tak hanya melalui online, namun juga offline, dan campuran. Total waktu pelatihan ditingkatkan menjadi 15 jam dari sebelumnya 6 jam.
BACA JUGA: Banyak SPBU Dijual, Segini Kisaran Harganya, Berminat?
Untuk tahap awal, pelatihan offline akan dilakukan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.
Besaran bantuan yang diterima ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Lantaran skema telah diubah dari bansos ke normal, maka Airlangga mempersilahkan penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, hingga PKH untuk mengikuti program Kartu prakerja.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk re-skilling bukan bansos lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement

Padat Karya Bantul Berdayakan Warga Miskin di 70 Kalurahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Praktisi Mengajar, Minat?
- Jalan Menuju Proyek Tol Jogja Solo Banyak Rusak, Bupati Panggil PT JMM
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita
- Polri Masih Cari Pilot dan Penumpang Susi Air
- 500 Lebih Mahasiswa di Malang Keracunan Makanan
Advertisement
Advertisement