Cara Akses Rekam Medis SATUSEHAT Saat Darurat, Ini Penjelasan Kemenkes
Kemenkes menjelaskan akses SATUSEHAT RME saat darurat, persetujuan pasien, perlindungan data, hingga manfaat integrasi rekam medis.
Teknisi memeriksa kereta peluru CRH 380A di Nanchang, ibukota Jiangxi, Tiongkok Timur, 15 Mei 2014./Xinhua-chinadaily.com.
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta hingga Surabaya, Jawa Timur, menjadi rencana jangka panjang dan bertahap.
BACA JUGA : Kereta Cepat Akan Sampai Surabaya
“Seperti halnya pembangunan angkutan massal lainnya seperti MRT, yang pembangunannya dilakukan secara jangka panjang dan bertahap. Begitu juga kereta cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang,” kata Menhub di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Menhub mengatakan, pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang untuk memproyeksikan kebutuhan infrastruktur transportasi di masa depan.
Menurut dia, rencana jangka panjang dipersiapkan secara matang dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan juga pihak terkait lainnya untuk bersama-sama membahasnya.
Selain itu, pemerintah harus pula menyiapkan bagaimana mekanisme pendanaannya.
Untuk proyek yang memiliki tingkat komersialitas yang tinggi seperti kereta cepat, pemerintah akan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), baik BUMN atau swasta nasional maupun asing.
“Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif, sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar,” ujarnya.
Menhub mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya selesai ketika membangun fisiknya, tetapi juga harus memastikannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga yang sudah dibangun tidak sia-sia begitu saja.
“Kami juga memiliki rencana bahwa kereta cepat ini akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati, yang diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai maka Bandara Kertajati akan semakin ramai,” katanya.
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini diproyeksikan akan melewati sejumlah kota yakni, kota Jakarta - Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya.
Perjalanan kereta cepat dari Jakarta-Surabaya ini akan dapat ditempuh dengan kurun waktu 4 jam saja.
Dengan kereta cepat ini diharapkan akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di sejumlah daerah yang dilalui.
Di samping kereta cepat jalur selatan, pemerintah juga merencanakan KA semicepat Surabaya lewat utara.
Selain itu direncanakan angkutan masal perkotaan MRT dan LRT tidak saja di Jakarta tapi juga kota lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Semarang dan Bali.
Dalam hal ini pemerintah berencana untuk melakukan studi yang melibatkan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan konsultan lainnya dari mancanegara.
“Terlepas dari pembahasan rencana jangka panjang pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, saat ini kami tengah fokus untuk menyelesaikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2023,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkes menjelaskan akses SATUSEHAT RME saat darurat, persetujuan pasien, perlindungan data, hingga manfaat integrasi rekam medis.
Sebanyak 25 lurah petahana di Gunungkidul cuti untuk maju Pilur. Carik ditunjuk sebagai Plt Lurah selama masa cuti.
BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,473 triliun pada 2027, termasuk Rp926 miliar untuk survei dan pemutakhiran data.
Raperda penyertaan modal BUMD Kota Magelang disiapkan sebagai payung penguatan ekonomi, dengan fokus kinerja, pengawasan, dan kontribusi daerah.
Pesawat yang membawa Menhut Raja Juli Antoni gagal mendarat di Kalbar karena kabut asap karhutla membuat jarak pandang hanya 100 meter.
Komisi X DPR RI meminta BPS memperbarui data desil maksimal dua minggu karena ketidaksesuaian data menghambat penyaluran bantuan.