Advertisement
PDIP Enggan Bicarakan Isu PKS Ditawari Kursi Menteri
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mau mengomentari isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jabatan menteri di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Hasto ditanya awak media terkait isu tersebut seusai perayaan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Dia menegaskan, saat momen Sumpah Pemuda lebih baik tak membicarakan di luar persatuan.
Advertisement
“Kita Sumpah Pemuda, jangan berbicara di luar membangun persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Dia juga tak mau mengomentari apakah PDIP setuju jika PKS masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, yang penting sekarang adalah mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
“Nanti akan ada tiba momentumnya untuk berkontestasi setelah pada bulan Oktober-November [2023] nanti batas akhir untuk pendaftaran para calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
PDIP akan menunggu momentum tersebut dengan energi positif, terutama untuk masa depan Indonesia. Di sisi lain, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid sudah menjawab terkait isu penawaran menteri.
Dia menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Meski begitu, Kholid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan.
“Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan, bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).
Dia pun menggarisbawahi bahwa isu yang beredar tak benar, sebab keputusan Majelis Syuro sudah tak bisa diganggu gugat.
“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujar Kholid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
