Advertisement
PDIP Enggan Bicarakan Isu PKS Ditawari Kursi Menteri
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mau mengomentari isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jabatan menteri di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Hasto ditanya awak media terkait isu tersebut seusai perayaan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Dia menegaskan, saat momen Sumpah Pemuda lebih baik tak membicarakan di luar persatuan.
Advertisement
“Kita Sumpah Pemuda, jangan berbicara di luar membangun persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Dia juga tak mau mengomentari apakah PDIP setuju jika PKS masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, yang penting sekarang adalah mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
“Nanti akan ada tiba momentumnya untuk berkontestasi setelah pada bulan Oktober-November [2023] nanti batas akhir untuk pendaftaran para calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
PDIP akan menunggu momentum tersebut dengan energi positif, terutama untuk masa depan Indonesia. Di sisi lain, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid sudah menjawab terkait isu penawaran menteri.
Dia menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Meski begitu, Kholid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan.
“Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan, bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).
Dia pun menggarisbawahi bahwa isu yang beredar tak benar, sebab keputusan Majelis Syuro sudah tak bisa diganggu gugat.
“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujar Kholid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
