Advertisement
Disanksi PDIP, Ganjar Janji Akan Perbaiki Komunikasi Publik
Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berswafoto dengan rekannya usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6/2022). Rakernas II PDI Perjuangan tersebut bertemakan Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dengan sub tema Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat - tom.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP) mengaku akan memperbaiki caranya berkomunikasi ke publik setelah dijatuhi sanksi lisan oleh partainya.
"Sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus diperbaiki," ujar Ganjar kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Advertisement
Dia pun mengatakan akan menerima sanksi yang diberikan kepadanya. Dia sadar, pernyataan tersebut disampaikan secara tak tepat. Apalagi, lanjutnya, publik ramai-ramai merespon pernyataannya tersebut.
"Statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan, dan ini sebagai kader saya terima," jelas Ganjar
Sebagai informasi, pada Senin (24/10/2022) sore Ganjar datang ke Kantor DPP PDIP untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya yang siap jadi capres.
BACA JUGA: Ditanya ORI, Terduga Pelaku Intimidasi di Kantor Satpol PP Kulonprogo Kompak Lupa dan Tidak Tahu
Dari hasil klarifikasi, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kemudian memutuskan untuk memberikan sanksi lisan kepada Ganjar.
"Supaya keadilan ditegakan ke seluruh anggota, saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Komarudin saat menemui awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Dia menjelaskannya, pernyataan Ganjar tak melanggar aturan organisasi partai. Meski begitu, lanjutnya, pernyataan itu telah menimbulkan multitafsir di publik sehingga partai menjatuhkan sanksi lisan.
Selain itu, Komarudin mengaku kecewa karena Ganjar merupakan kader lama di PDIP. Seharusnya, menurut Komarudin, Ganjar lebih disiplin dalam memberikan pernyataan.
"Dia [Ganjar], kader ini bukan baru masuk, termasuk senior, pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana, oleh sebab itu beliau harus lebih disiplin," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
