Advertisement
Penjelasan Menteri Bahlil Soal Banyaknya Bidang Usaha Tidak Masuk OSS
Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Investasi/BKPM angkat bicara terkait belum masuknya 353 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Adapun jumlah KBLI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2021 hanya mengakomodasi 1.349 KBLI. Sementara, terdapat 3.801 KBLI di Indonesia. Itu artinya, di luar 353 KBLI, OSS tidak bisa menangani izin usaha di sektor KBLI yang belum tercakup dalam PP 5/2021.
Advertisement
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, 353 KBLI tersebut masih dirumuskan lantaran masih ada tarik menarik diantara kementerian/lembaga.
Dia mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menganggap pasir adalah wilayahnya lantaran pantai masih merupakan wilayah mereka. Namun, oleh Kementerian ESDM juga mengklaim bahwa pasir merupakan bagian dari wilayah daratan yang memiliki unsur tambang di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mencoba untuk mensinkronkan KBLI tersebut.
“Intinya begini, 79 Undang-undang digabung menjadi satu dan diimplementasikan dalam 1 tahun, itu pasti belum sempurna mutlak. Jadi perlahan-lahan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan,” kata Bahlil Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022). Disamping itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada penambahan KBLI ke OSS yang diajukan pemerintah.
KBLI itu sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau ke depan memang harus ada sektor-sektor yang belum terakomodir dalam KBLI berpotensi untuk kita melahirkan nomor KBLI,” jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
