Advertisement
Singgung Hukum Era Jokowi, AHY: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (23/6/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa hukum sekarang ini, era kepemimpinan presiden Jokowi, dijalankan secara tebang pilih.
Seperri diketahui bahwa saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo, termasuk institusi penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Advertisement
Menurut AHY, kini lembaga hukum sudah tak berlaku secara netral dan profesional. Akibatnya, ketidakadilan kini menjadi masalah yang serius.
"Menguatnya rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke atas; tajam ke lawan, tumpul ke kawan," ujar AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/2022).
Dia menilai kini suara kritis rakyat sering dibungkam. Sejalan dengan itu, lanjutnya, banyak masyarakat yang takut bersuara.
AHY mengingatkan negara tak boleh mengintimidasi rakyatnya. Apalagi, jelasnya, negara mengkriminalisasi rakyat sendiri yang kritis.
"Indonesia untuk semua, bukan hanya mereka yang punya kuasa, uang," jelas AHY.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh kadernya untuk memperbaiki berbagai masalah penegakan hukum yang ada. Bahkan, menurutnya, Indonesia perlu Demokrat.
"Setelah Rapimnas, gelorakan perubahan dan perbaikan," ujar AHY kepada kadernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
