Advertisement
Singgung Hukum Era Jokowi, AHY: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (23/6/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa hukum sekarang ini, era kepemimpinan presiden Jokowi, dijalankan secara tebang pilih.
Seperri diketahui bahwa saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo, termasuk institusi penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Menurut AHY, kini lembaga hukum sudah tak berlaku secara netral dan profesional. Akibatnya, ketidakadilan kini menjadi masalah yang serius.
"Menguatnya rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke atas; tajam ke lawan, tumpul ke kawan," ujar AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/2022).
Dia menilai kini suara kritis rakyat sering dibungkam. Sejalan dengan itu, lanjutnya, banyak masyarakat yang takut bersuara.
AHY mengingatkan negara tak boleh mengintimidasi rakyatnya. Apalagi, jelasnya, negara mengkriminalisasi rakyat sendiri yang kritis.
"Indonesia untuk semua, bukan hanya mereka yang punya kuasa, uang," jelas AHY.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh kadernya untuk memperbaiki berbagai masalah penegakan hukum yang ada. Bahkan, menurutnya, Indonesia perlu Demokrat.
"Setelah Rapimnas, gelorakan perubahan dan perbaikan," ujar AHY kepada kadernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sertifikat Halal Mie Gacoan Ternyata Belum Menyeluruh, Apa Maksudnya?
Telkom Bangun Sekolah Sementara di Daerah Terdampak Bencana Gempa Cianjur
Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang untuk Danai IKN
Advertisement
Balon Mata-Mata Diduga Milik China Mengudara di Atas AS
Daerah Ini Diwajibkan Beli BBM Pakai MyPertamina per 6 Februari
Otorita IKN Nusantara Bentuk BUMN
KPK Mengeluh, Penyelidikan Kasus Formula E Dianggap Politis
Lawan Saparatisme di Papua, Panglima Yudo: TNI Angkat Senjata
Advertisement
Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ini Tanggapan Mahfud MD
Dituding Banyak Masalah, Ketua BRIN Didesak Mundur oleh DPR
Kepala Otorita IKN Enggan Komentari Gaji Rp172 Juta per Bulan
IKM Center Kota Magelang Dibuka, Jadi Wadah Promosi Pelaku Usaha
Simak! Cara Daftar KIP Kuliah 2023
Advertisement
Musyawarah Rakyat Tempatkan Airlangga di Tiga Besar Bersama Ganjar & Prabowo
Berita Pilihan
- Perbedaan Gaji Lurah dan Kepala Desa
- Cegah Penculikan Anak, Disdikpora DIY minta sekolah bentuk tim keamanan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
Advertisement
ATF 2022 Diharapkan Dongkrak Kunjungan Turis Asing ke Gunungkidul, Nglanggeran dan Tepus Jadi Andalan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah Bandara Internasional Jadi 15, Ini Alasannya
- 730 Juta Warga India Belum Terhubung ke Internet, Bandingkan dengan Indonesia
- Ragam Penyakit Tropis yang Mengintai di Indonesia
- Viral Pria Tua Hidup Tanpa Aliran Air dan Listrik di Semarang, Anaknya Ternyata Dokter
- Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, Kode Cawapres?
- Moge Diusulkan Boleh Masuk Jalan Tol, DPR: Bisa Tambah Arogan!
- Musyawarah Rakyat Tempatkan Airlangga di Tiga Besar Bersama Ganjar & Prabowo
Advertisement
Advertisement
