Advertisement
Singgung Hukum Era Jokowi, AHY: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (23/6/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa hukum sekarang ini, era kepemimpinan presiden Jokowi, dijalankan secara tebang pilih.
Seperri diketahui bahwa saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo, termasuk institusi penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Advertisement
Menurut AHY, kini lembaga hukum sudah tak berlaku secara netral dan profesional. Akibatnya, ketidakadilan kini menjadi masalah yang serius.
"Menguatnya rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke atas; tajam ke lawan, tumpul ke kawan," ujar AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/2022).
Dia menilai kini suara kritis rakyat sering dibungkam. Sejalan dengan itu, lanjutnya, banyak masyarakat yang takut bersuara.
AHY mengingatkan negara tak boleh mengintimidasi rakyatnya. Apalagi, jelasnya, negara mengkriminalisasi rakyat sendiri yang kritis.
"Indonesia untuk semua, bukan hanya mereka yang punya kuasa, uang," jelas AHY.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh kadernya untuk memperbaiki berbagai masalah penegakan hukum yang ada. Bahkan, menurutnya, Indonesia perlu Demokrat.
"Setelah Rapimnas, gelorakan perubahan dan perbaikan," ujar AHY kepada kadernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement
