Advertisement
Puan: Belum Ada Usulan dari Pemerintah untuk Kenaikan BBM
Foto ilustrasi: Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 34.401.16 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). - Bisnis/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR belum menerima usulan dari pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR," ungkap Puan saat menemui awak media di pelataran Gelora Bung Karno, Minggu (21/8/2022).
Advertisement
Meski begitu, dia menegaskan yang berhak memutuskan menaikan harga BBM merupakan pemerintah, bukan DPR.
Menurutnya, pemerintah juga telah menegaskan akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cermat, sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 ke DPR pada Selasa (16/8/2022) lalu.
"Pidato tanggal 16 [Agustus] lalu disampaikan, pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," kata Luhut dalam keterangan resmi dikutip Minggu (21/8/2022).
Dia menambahkan, harga keekonomian dan harga jual pertalite serta solar semakin meningkat lantaran harga minyak dunia yang tinggi. Apalagi, lanjut Luhut, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan mayoritas negara di dunia.
Dia juga memastikan, pemerintah bakal memperhitungkan rencana kenaikan BBM dengan sangat hati-hati. “Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
