Advertisement
Puan: Belum Ada Usulan dari Pemerintah untuk Kenaikan BBM

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR belum menerima usulan dari pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR," ungkap Puan saat menemui awak media di pelataran Gelora Bung Karno, Minggu (21/8/2022).
Advertisement
Meski begitu, dia menegaskan yang berhak memutuskan menaikan harga BBM merupakan pemerintah, bukan DPR.
Menurutnya, pemerintah juga telah menegaskan akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cermat, sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 ke DPR pada Selasa (16/8/2022) lalu.
"Pidato tanggal 16 [Agustus] lalu disampaikan, pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," kata Luhut dalam keterangan resmi dikutip Minggu (21/8/2022).
Dia menambahkan, harga keekonomian dan harga jual pertalite serta solar semakin meningkat lantaran harga minyak dunia yang tinggi. Apalagi, lanjut Luhut, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan mayoritas negara di dunia.
Dia juga memastikan, pemerintah bakal memperhitungkan rencana kenaikan BBM dengan sangat hati-hati. “Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Profil Eddie Nalapraya, Bapak Pencak Silat Dunia yang Wafat di Usia 93 Tahun
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
Advertisement

Bupati Gunungkidul Ajak Warga Sulap Emperan Rumah Jadi Lahan Produktif
Advertisement

Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Sekeluarga Tertimbun Tebing Longsor di Samarinda, Dua Meninggal Dunia, 2 Masih dalam Pencarian
- Presiden Prancis Emmanuel Macron Dituduh Pakai Narkoba Saat ke Ukraina, Ini Tanggapan Kantor Kepresidenan
- Menham Natalius Pigai Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi
- Krisis Kemanuasiaan Kian Parah di Gaza, Prancis Minta Perjanjian Uni Eropa-Israel Dievaluasi
- SETARA Nilai Pengerahan Prajurit TNI Jaga Kejaksaan Langgar Konstitusi
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
Advertisement