Advertisement
Vaksin Covid Booster Kedua Ternyata Belum Menjadi Program Prioritas Kemenkes
Vaksin Covid-19 dosis keempat atau booster kedua belum menjadi program prioritas Kemenkes karena masih perlu dilakukan pengkajian. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo - rwa.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menyampaikan bahwa pemberian vaksin Covid-19 dosis keempat atau booster kedua bagi masyarakat belum menjadi prioritas.
"Untuk saat ini, rencana tersebut tentu saja masih menjadi pemikiran bagi kita bersama. Jadi memang belum menjadi prioritas yang dimiliki oleh Kemenkes," jelas Syahril kepada Bisnis, Sabtu (23/7/2022).
Advertisement
Menurut Syahril, sebelum menetapkan kepentingan pemberian vaksin dosis keempat tersebut, pihaknya masih harus melakukan kajian, seperti mekanisme pemberian vaksin, sasaran vaksinasi, hingga jenis vaksin yang akan digunakan serta ketersediaannya.
Hingga saat ini, sambungnya, Kemenkes masih melakukan pembahasan secara intensif bersama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Syahril menambahkan bahwa Kemenkes juga harus terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Masih dibahas bersama dengan ITAGI dan kemudian dengan BPOM. Kami juga tentunya perlu membicarajan tentang ketersediaan vaksin yang akan digunakan," kata Syahril.
Sekadar informasi, wacana pemberian vaksin keempat ini muncul setelah muncul isu pandemi Covid-19 tak akan mereda dalam waktu dekat.
Selain itu, wacana ini turut menjadi masukan dan saran yang telah diterima oleh Kemenkes dari berbagai pakar kesehatan Indonesia.
"Pemberian vaksin empat ini juga atas masukan dari berbagai pakar kesehatan, namun kita liat nanti ya, apakah vaksin keempat ini diperlukan atau tidak. Semuanya masih perlu dikaji kembali," kata Syahril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
