Pegadaian Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Pengemudi Ojek Online
PT Pegadaian (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “Pegadaian Peduli” menyalurkan 1.000 paket sembako kepada pengemudi ojek
Ganjar Pranowo menunjau pelaksanaan vaksinasi PMK di Sukoharjo, Jawa Tengah/Ist
SUKOHARJO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (30/6/2022). Ganjar menegaskan percepatan vaksinasi menjadi pencegahan utama penularan PMK di Jawa Tengah.
"Sebenarnya hari ini kita lagi mencoba gas pol untuk menyuntikkan vaksin yang sudah kami terima. Kan ada 75.500 vaksin yang sudah kita terima dan tentu saja itu kurang. Tapi yang sudah ada itu kita gerakkan dan hari ini kita di Sukoharjo," kata Ganjar saat meninjau vaksinasi PMK di lokasi.
Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, capaian vaksinasi PMK per 30 Juni 2022 sebanyak 19.919 ekor. Terdiri atas 17.597 ekor di 30 kabupaten/kota, 1.679 di UPT Pusat Baturaden dan 643 di UPT Provinsi.
Untuk kasus PMK di Jawa Tengah per 30 Juni 2022 mencapai 32.715 ekor. Sementara untuk Kabupaten Sukoharjo hewan yang terjangkit PMK sejumlah 770 ekor.
Sementara di Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto kasus PMK masih nol atau masuk kawasan hijau. Menurut Ganjar, di tempat hijau itulah penyuntikan vaksin harus segera dilakukan agar sapi dan ternak lainnya terlindungi.
"Di desa ini nol, tidak ada kasus. Kalau kita petakan di GIS kita itu, ini masih hijau. Justru di tempat hijau inilah kita segera suntikkan vaksin itu agar sapi-sapinya aman. Tidak hanya sapi lho, ini ada kerbau, kambing, babi, ini domba juga nanti kita cek," katanya.
Sementara untuk pencegahan penularan PMK di Jawa Tengah, Ganjar juga menggerakkan Jogo Ternak yang diadopsi dari program Jogo Tonggo selama pandemi Covid-19. Selain itu juga ada gerakan Bolo Ternak yang di dalamnya terdapat kelompok peternak, penyuluh, dokter, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Melalui dua gerakan itu Ganjar menekankan pendataan hewan ternak sebagai dasar vaksinasi.
"Kita data di manakah sapinya, ada berapa di sana, nanti kita laporkan terus nanti kita turunkan vaksin dan timnya. Terima kasih dokter sudah disuntikkan vaksinnya. Ini upaya kita untuk segera melakukan itu," katanya.
Vaksinasi pada hewan menurut Ganjar menjadi salah satu pencegahan utama PMK. Maka dari itu ia mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, apabila sudah mendapatkan vaksin lagi agar segera didistribusikan ke daerah.
"Karena penularannya airborne maka di udara ini menjadi sangat berbahaya. Maka pencegahan yang utama adalah cepat-cepat vaksin. Kita siap dan ini kawan-kawan di kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa, serta dokternya semua sudah siap. Nanti biar dibantu yang lain," tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sedang menyiapkan buku panduan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Buku panduan tersebut akan memberikan pengetahuan terkait PMK
"Kita juga sedang menyiapkan buku panduan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas biar nanti mereka juga ada pengetahuan soal itu. Minimal ikut menunjukkan dan ternyata nyuntiknya tidak mudah, tidak diam, harus dipegangi banyak orang. Mudah-mudahan ini bisa melakukan pencegahan lebih cepat," pungkas Ganjar. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PT Pegadaian (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “Pegadaian Peduli” menyalurkan 1.000 paket sembako kepada pengemudi ojek
Indonesia masuk 10 besar pengguna ChatGPT dunia. OpenAI mengungkap tingginya adopsi AI dan peluang pengembangan ekosistem AI nasional.
Ban pesawat Garuda GA604 pecah setelah lepas landas dari Soekarno-Hatta. Pesawat mendarat selamat di Makassar dan menjalani pemeriksaan.
Prabowo menawarkan 138 blok migas eksplorasi Indonesia kepada investor Rusia, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi dan hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mengajukan 370 formasi pegawai 2026, terdiri dari 335 CPNS dan 35 PPPK, tetapi masih menunggu persetujuan pusat.
Pimpinan ponpes di Lombok Tengah divonis 14 tahun penjara dalam kasus kekerasan seksual dan diwajibkan membayar restitusi Rp111,44 juta.