Pelajar Gunungkidul Didorong Melek Politik dan Pahami Etika Demokrasi
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Istimewa
JAKARTA—Pada awal tahun 2022 Pemerintah telah melakukan kebijakan pelonggaran mobilitas seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, yang kemudian memicu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan meski dibayangi dengan tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% pada Triwulan I-2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga dan ditingkatkan bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi struktural terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi menjadi vital untuk mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
“Pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pelaku usaha, sehingga kemampuan adaptasi yang cepat, berkarakter, dan berdaya saing tinggi merupakan prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh para pengusaha,” ungkap Menko Airlangga dalam Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Masa Khidmad 2022- 2027 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Meskipun jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sebanyak 64,2 juta dan memiliki kontribusi besar terhadap PDB Nasional, namun rasio kewirausahaan Indonesia masih relatif rendah yakni sebesar 3,47%. Sebagai negara dengan penduduk muslim yang mencapai 87% dan merupakan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dengan potensi pasar halal domestik maupun global yang sangat besar.
“Para pengusaha nahdliyin di seluruh Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, keuangan syariah, digitalisasi UMKM, dan industri halal melalui berbagai peluang bisnis dan kemitraan di tingkat nasional maupun global. Keberhasilan pengusaha nahdliyin sangat dibutuhkan Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian nasional, Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR telah menjadi pembiayaan “mudah dan murah” serta inklusif bagi pelaku usaha, baik skala ultramikro, mikro, kecil, maupun menengah.
“Pemerintah selalu siap untuk bekerja sama dengan HPN dan diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan perekonomian umat,” lanjut Menko Airlangga.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan harapan agar HPN tidak hanya sebagai wadah, namun juga menjadi wahana dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha UMKM, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, hingga menjadi inkubator bagi lahirnya wirausahawan baru.
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Jendral PBNU, Ketua PP Himpunan Pengusaha Nahdliyin, serta para pengusaha Nahdliyin dari berbagai penjuru tanah air. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Adhi Karya meminta maaf atas 2.400 unit LRT City yang belum diserahterimakan. Audit investigasi dan opsi refund disiapkan.
Digitalisasi pasar Bantul meluas. Hampir seluruh dari 10.370 pedagang di 33 pasar telah menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.