G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan pada Swasta dan Publik

Komitmen untuk memastikan terpenuhinya indikator dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari Group of Twenty (G20) EMPOWER presidensi Indonesia tahun 2022. G20 EMPOWER merupakan satu-satunya inisiatif di dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan XL Axiata dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. Melalui aliansi ini, Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan.

Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER. Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA, Indra Gunawan menyatakan G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus KemenPPPA, yaitu mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra KemenPPPA.

“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kami juga akan menggandeng teman-teman pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat di dalam inisiasi ini, yang akan menjadi bagian dari advocate G20 EMPOWER,” ujar Indra, dalam Media Talk: Road to Plenary Meeting 1, Jumat (11/3/2022) dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Sabtu (12/3/2022).

Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya membuka pertemuan ini dengan mengatakan, saat ini kita dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik. “Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan. Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” tutur Yessie.

Terdapat lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER, yaitu pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), persentase perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan persentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu sains, teknologi, teknis, dan matematika serta male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.

“G20 EMPOWER 2022 di bawah presidensi Indonesia akan fokus pada implementasi dari indikator yang telah ditentukan. Bagaimana bentuk pengukuran, pencapaian, dan pelaporan dari KPI yang telah ditetapkan. Implementasi G20 EMPOWER menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20, tentang pemberdayaan perempuan. Diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender,” ungkap Yessie.

Co-Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih mengatakan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, kegiatan G20 tidak sebatas acara seremonial. Untuk itu, G20 EMPOWER membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk bersama-sama sinergi mendorong aksi nyata dan membuat terobosan sesuai visi dari G20 EMPOWER.

“Kegiatan G20 EMPOWER di tahun 2022 terdiri dari tiga perundingan/plenary khusus untuk para delegasi G20. Diawali dengan Initial Meeting di bulan Januari. Kemudian, ada empat kali co-chair meeting; empat kali side event untuk umum dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Program Ciptakan Tempat Kerja yang Lebih Aman, Peranan Perempuan dalam UKM di Revitalisasi Ekonomi, Membangun Kembali Produktifitas Perempuan pasca Pandemi; Chief Executive Officer (CEO) Forum; tiga kali capacity building untuk para G20 EMPOWER advocates dan POC; dua bazaar UKM dan fieldtrip; delapan webinar; sebelum handover Keketuaan G20 Indonesia ke India di bulan November,” jelas Rina.

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari G20 EMPOWER nantinya diharapkan dapat menghasilkan implementasi terbaik yang diberlakukan di sektor swasta dan publik. Lebih jauh, memudahkan negara anggota G20 untuk memonitor implementasi KPI tersebut serta mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan yang memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan.

Di hari yang bersamaan, G20 EMPOWER presidensi Indonesia menggelar pertemuan pleno pertama secara daring pada Jumat (11/3) malam. Akan hadir memberikan pemaparan, Dipali Goenka selaku CEO Welspun Ltd India, Yves Paredel selaku Senior Statistician, Statisctics Department, International Labour Organization (ILO), dan Lenita Tobing selaku Managing Director and Partner, Boston Consulting Group.

Pertemuan pleno pertama ini akan membahas tiga poin yaitu, pertama, sejumlah praktik, pembelajaran, tingkat penerimaan, hingga tantangan yang dialami dalam implementasi indikator KPI. Kedua, menetapkan dan menyepakati implementasi ke depannya untuk mencapai target yang telah ditentukan pada 2025. Ketiga, mengidentifikasi bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan tercapainya KPI yang telah ditetapkan bersama.

Agenda pertemuan pleno G20 EMPOWER selanjutnya akan digelar secara bertahap pada Mei 2022 untuk agenda pleno kedua dan pada Juli 2022 untuk agenda pleno ketiga. Pelaksanaannya bekerja sama denganInternational Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News